Amnesty Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ledakan amunisi di Garut-Disway/Cahyono-
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Amnesty International Indonesia mendesak DPR RI, khususnya Komisi I, untuk segera membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki tragedi ledakan amunisi TNI yang menewaskan 13 orang di Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025.
Ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi tak layak pakai milik TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk warga sipil.
Desakan Investigasi Independen dan Imparsial
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menekankan pentingnya investigasi mendalam yang dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan.
“Komisi I DPR RI harus membentuk tim pencari fakta. Selain untuk memastikan hak keluarga korban atas kebenaran, hal ini penting untuk mendorong pengawasan ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak milik TNI,” ujar Usman dalam pernyataan resminya, Selasa, 13 Mei 2025.
BACA JUGA:22 Preman Ditangkap Polisi saat Patroli di Jakbar, Mulai dari Grib hingga FBR
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14 Mei 2025 Menurut BMKG, Siapkan Payung dan Jas Hujan!
Ia menegaskan bahwa prosedur pemusnahan amunisi harus dilakukan secara profesional, sesuai standar keamanan internasional, guna mencegah tragedi serupa terulang kembali.
Kritik terhadap Klaim Prematur TNI
Amnesty juga mengkritisi pernyataan dari pejabat TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam dari serpihan amunisi.
Usman menilai pernyataan itu terlalu dini dan tidak sensitif terhadap keluarga korban.
“Klaim seperti ini justru bisa dianggap sebagai upaya menyalahkan korban untuk mengaburkan tanggung jawab institusional TNI,” tegasnya.
Hak Hidup Tidak Boleh Diabaikan
Menurutnya, Komnas HAM dan pihak Kepolisian juga memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini karena banyaknya korban warga sipil.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: