Desakan Pemakzulan Gibran Mencuat, Begini Respon Anwar Usman

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai sorotan publik dan elite nasional.

Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ikut terseret karena dianggap sebagai figur sentral dalam putusan MK yang memuluskan jalan pencalonan Gibran di Pilpres 2024.

Saat dimintai tanggapan soal desakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran, Anwar Usman memilih tak banyak bicara.

“Saya belum ada komentar. Nanti deh ya kapan. Biarin aja dulu saya cooling down,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (10/5/2025).

BACA JUGA:Waspada terhadap Hama ini! Perusak Barang Furniture -mu

Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran

Desakan pemakzulan mencuat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang beranggotakan ratusan jenderal dan perwira tinggi purnawirawan.

Mereka melayangkan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menilai, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan Gibran maju sebagai cawapres, melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

“Kami mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu bermasalah secara hukum,” demikian salah satu pernyataan mereka.

Tuntutan ini langsung memicu polemik. Ada kubu yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolak. Salah satu penolakan datang dari Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang dipimpin oleh tokoh senior seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal (Purn) Wiranto. Mereka menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Pemakzulan

Isu ini juga menyeret dua ormas besar: Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nama kedua organisasi ini diklaim oleh Forum Purnawirawan telah mendukung pemakzulan Gibran.

Namun, hal ini langsung dibantah keras oleh Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

"Perlu saya luruskan, MUI dan Muhammadiyah tidak mendukung pemakzulan Gibran. Kami bukan aktor politik praktis," tegas Anwar Abbas kepada media, Rabu (7/5/2025). Ia menyatakan bahwa pemakzulan adalah ranah partai politik, bukan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah atau MUI.

Meski dibantah oleh Muhammadiyah dan MUI, Forum Purnawirawan TNI tetap melanjutkan manuver politik mereka.

Sumber: