Pembangunan Pabrik BYD di Subang Direcoki Ormas, Pemerintah Bakal Tindak Tegas

Pembangunan Pabrik BYD di Subang Direcoki Ormas, Pemerintah Bakal Tindak Tegas

Pabrik BYD-Istimewa -

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) kembali mencuat setelah mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kawasan Industri Subang, Jawa Barat. 

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak pemerintah daerah bertindak tegas.

“Premanisme yang ganggu investasi harus ditindak. Pemerintah daerah harus bertindak tegas!” tegas Eddy melalui unggahan di akun Instagram resminya, @eddy_soeparno, Kamis (24/4/2025).

Dampak terhadap Iklim Investasi

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa aksi premanisme oleh Ormas bukanlah hal baru, tetapi sangat merugikan iklim investasi di Indonesia.

“Kami sudah sampaikan ke Pemerintah untuk ikut membantu, karena ini bisa mengganggu para investor,” ujar Shinta.

Ancaman bagi Stabilitas Bisnis

BACA JUGA:Hasil Coppa Italia Hari Ini Bologna vs Empoli: Rossoblu Menang 2-1, Tantang AC Milan di Final

BACA JUGA:Latu Har Hary: Kenaikan Tarif PDAM Tirta Patriot Tidak Tepat Waktu

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menegaskan bahwa praktik pemerasan oleh Ormas, termasuk dalam hal pemerasan THR, bukan persoalan sepele.

“Perasaan tidak aman dan ancaman terus-menerus menciptakan persepsi bahwa Indonesia abai terhadap perlindungan bisnis. Padahal, iklim investasi yang kondusif bergantung pada rasa aman dan kepastian hukum,” jelas Achmad.

Ia juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap Ormas agar dapat berperan positif, seperti melalui program kemitraan usaha atau pelatihan kewirausahaan.

Pemerintah Diminta Bertindak

Insiden ini semakin menguatkan desakan agar pemerintah dan aparat hukum mengambil langkah tegas terhadap Ormas yang kerap melakukan pemerasan dan mengganggu aktivitas bisnis. Jika tidak ditangani, praktik semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait