Rencana Penghapusan Kuota Impor, Ini Dampaknya bagi Sektor UMKM

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pemerintah tengah merencanakan penghapusan kuota impor, sebuah kebijakan yang diharapkan dapat merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. 

Namun, kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, yang menilai bahwa langkah tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap sektor usaha dalam negeri.

Menurut Amin, keberlangsungan sektor usaha lokal perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini. 

Salah satu aspek yang paling terdampak adalah stabilitas harga pangan, yang dapat terganggu jika impor dibiarkan tanpa batasan yang jelas.

BACA JUGA:Dampak Tarif Impor Naik, Nintendo Tunda Pra-Pemesanan Switch 2 di Amerika

"Kuota impor tetap diperlukan, terutama pada produk yang membutuhkan proteksi," ujar Amin pada Kamis, 10 April 2025.

Selain sektor pangan, Amin juga menyoroti dampak penghapusan kuota impor terhadap UMKM. Menurutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia akan semakin sulit bersaing dengan produk impor yang masuk tanpa batasan. Jika tidak ada regulasi yang jelas, produk lokal dapat kalah dalam persaingan pasar, yang pada akhirnya bisa melemahkan ekonomi domestik.

"UMKM kita sudah susah bersaing dengan produk impor," tegasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyatakan bahwa keputusan ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BACA JUGA:Berkat Pemberdayaan BRI, Pengusaha UMKM Asal Sidoarjo Ini Sukses Tembus Pasar Ekspor Raup Omzet Ratusan Juta

"Jadi perlu pembahasan lebih luas, harus ke Menko dulu teknisnya seperti apa," kata Isy Karim.

Pandangan Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginannya untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses impor, mempercepat perizinan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Sumber: