Menaker Yassierli Tegas: Keselamatan Pekerja Prioritas Utama, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif

radarpena.co.id - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa keselamatan dan nyawa pekerja tidak boleh menjadi taruhan dalam aktivitas kerja.

Ia meminta seluruh jajaran Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk bergerak lebih aktif dalam mencegah kecelakaan kerja di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan saat Yassierli meninjau Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta pada Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pendekatan pencegahan sejak dini, bukan sekadar penanganan setelah insiden terjadi.

BACA JUGA:Menaker Surati Prabowo, Usul Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu Peserta

“Upaya promotif dan preventif harus diperkuat. Saya minta seluruh pegawai bergerak lebih masif dalam pengawasan dan edukasi agar angka kecelakaan kerja bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Menurut Yassierli, setiap kasus kecelakaan kerja memiliki dampak luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan kepercayaan terhadap sistem perlindungan tenaga kerja. Karena itu, peran Balai K3 harus lebih dari sekadar fungsi teknis.

Ia mendorong agar Balai K3 mampu membaca potensi risiko sejak awal, membangun budaya keselamatan kerja, serta memperkuat langkah pencegahan di lapangan.

Yassierli juga menekankan bahwa upaya menekan angka kecelakaan kerja tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi dengan sektor swasta dan mitra strategis sangat dibutuhkan, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

“PJK3 bukan pesaing, melainkan mitra penting dalam mencapai target penurunan kecelakaan kerja secara nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:Badai PHK di Awal 2026: 8.389 Buruh Kehilangan Pekerjaan, Tertinggi Jawa Barat!

Selain kolaborasi, Menaker menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3. Ia menilai, pegawai tidak cukup hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data.

Para penguji K3, lanjutnya, dituntut memahami budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), hingga manajemen risiko dan statistik. Dengan begitu, hasil kerja mereka dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat dan tepat sasaran.

“Penguasaan data sangat penting agar rekomendasi tidak hanya berhenti pada temuan teknis, tetapi bisa menjadi arah kebijakan yang efektif,” jelasnya.

Sumber: