Prabowo Naikan Gaji Hakim 280%, Begini Respon Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim di seluruh Indonesia hingga 280%.

Rupanya kenaikan gaji hakim hingga 280 persen langsung direspon anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP.

Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus langsung mendukung kebijakan tersebut.

Politisi PDIP itu menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk membenahi wajah hukum Indonesia secara menyeluruh.

BACA JUGA:Viral! Pegolf Arogan Maki-Maki Caddy di Lapangan Golf, Netizen Geram: Mana Etikanya?

"Presiden kita menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui kebijakan yang menyentuh langsung institusi kehakiman," ujar Stevano dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim

Pengumuman kenaikan gaji ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim menjadi bagian dari strategi besar memperkuat sistem peradilan Indonesia.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” tegas Prabowo.

BACA JUGA:Gaji Hakim Naik 280%! Prabowo Bakal Potong Anggaran TNI-Polri

Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu menilai keputusan ini sebagai respons atas aspirasi panjang para hakim yang selama bertahun-tahun mengharapkan perhatian lebih dari negara terhadap kesejahteraannya.

“Ini adalah momen bersejarah. Kenaikan gaji hakim merupakan jawaban terhadap harapan panjang para ‘Wakil Tuhan’ di ruang sidang,” kata Stevano.

Ia menekankan bahwa remunerasi yang layak sangat erat kaitannya dengan independensi dan integritas hakim. Langkah ini, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengurangi potensi intervensi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Reformasi Peradilan Butuh Dukungan Konkret

Stevano juga menyatakan bahwa Komisi III DPR RI siap mengawal dan mendukung langkah Presiden, khususnya dalam memperkuat Criminal Justice System (sistem peradilan pidana) yang selama ini dinilai masih menghadapi banyak tantangan.

Sumber: