Dedi Mulyadi Bantah Isu Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Itu Edukasi, Bukan Pemaksaan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Politikus sekaligus mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara soal isu yang menyebut dirinya mewajibkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). 

Ia membantah tegas kabar tersebut dan menyebut informasi itu tidak benar dan menyesatkan.

Dalam keterangannya saat ditemui di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan yang dijalankan hanyalah bagian dari edukasi Keluarga Berencana (KB), bukan paksaan atau persyaratan bansos.

“Tidak ada kebijakan vasektomi! Tidak ada kebijakan itu. Bisa dicek langsung di media sosial saya,” tegas Dedi.

Fokus pada Edukasi Keluarga Berencana

Menurut Dedi, vasektomi yang pernah dilakukan sejumlah pria di masa kepemimpinannya bukan kewajiban, melainkan pilihan sukarela dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, khususnya bagi keluarga dengan banyak anak.

BACA JUGA:Paus Baru Terpilih, Asap Putih sudah membumbung

BACA JUGA:Eks Pegawai Bank Mandiri Taspen Baubau Jadi Tersangka Korupsi Dana Nasabah Meninggal

“Yang dimaksud adalah program KB sukarela, termasuk penggunaan alat kontrasepsi. Tidak hanya vasektomi, bisa juga pakai kondom atau alat pengaman lainnya,” jelas Dedi.

Isu Lama yang Muncul Kembali

Isu ini kembali ramai setelah beredarnya video lawas yang memperlihatkan sejumlah pria mengikuti program vasektomi saat Dedi masih menjabat Bupati Purwakarta.

Video tersebut dipotong sedemikian rupa dan menimbulkan kesan bahwa vasektomi dijadikan syarat bansos.

Namun, Dedi meluruskan bahwa saat itu pemerintah hanya memberikan edukasi KB kepada penerima bantuan dengan jumlah anak yang banyak agar keluarga lebih sejahtera dan terencana.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menyebut tidak hanya vasektomi tetapi juga keamanan pertumbuhan penduduk lainnya seperti memakai alat kontrasepsi atau kondom.

Sumber: