Pramono Anung Wajibkan Pejabat DKI Gunakan Transportasi Umum saat Pelantikan, Ini Alasannya

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mewajibkan 59 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat ke Balai Kota guna menghadiri pelantikan. 

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pejabat, termasuk wali kota dan wakil wali kota, meskipun mereka mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pelantikan dengan Filosofi Keterbukaan

Pelantikan digelar di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (7/5/2025), sengaja dipilih karena bertepatan dengan hari wajib ASN menggunakan transportasi umum. 

Pramono menegaskan, langkah ini bertujuan mendorong pejabat agar lebih dekat dengan masyarakat.

BACA JUGA:Didukung BRI, Liga Kompas U-14 2024/2025 Jadi Ajang Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Terbesar di Indonesia

"Filosofinya adalah agar para pejabat yang hari ini dilantik bisa lebih sering turun ke lapangan, bertemu, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat," ujar Pramono.

Ia menambahkan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global, sehingga pejabat harus mampu menyerap aspirasi warga. "Pembangunan Jakarta harus didasarkan pada masukan masyarakat. Pejabat harus dikenal dan mudah diakses," tegasnya.

Pejabat Jadi Teladan Pengguna Transportasi Publik

Pramono mengapresiasi para pejabat yang telah mematuhi aturan ini, termasuk yang mengenakan PDUB putih (untuk wali kota) dan baju adat Betawi (kepala dinas). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari kampanye budaya transportasi umum.

"Pejabat harus jadi teladan, baik bagi staf maupun masyarakat, untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah kecil ini berdampak besar jika dilakukan konsisten," jelasnya.

Amanat Gubernur: Jabatan adalah Tanggung Jawab

BACA JUGA:Daftar Identitas 11 Korban Tewas Kecelakaan Maut Truk Tabrak Angkot di Purworejo

Dalam amanatnya, Pramono menekankan bahwa jabatan membutuhkan integritas, kompetensi, dan inovasi. 

Sumber: