Ijazah Jokowi Kembali Dipertanyakan, Pengamat: Ini Bukan Soal Dokumen, Tapi Kepercayaan Publik
Isu ijazah palsu Jokowi--
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Isu lama kembali mencuat. Keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali jadi sorotan publik.
Meski sudah berkali-kali diklarifikasi, sebagian masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap latar belakang pendidikan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Keraguan publik ini bukan hal baru. Sejak Jokowi mulai masuk panggung politik nasional, tudingan mengenai ijazah palsu terus menghampiri.
Padahal, berbagai lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah secara tegas menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan telah diverifikasi.
BACA JUGA:Skandal Suap Hakim Kasus CPO: 3 Hakim Terima Rp22,5 Miliar untuk Vonis Bebas
Tiga kali Jokowi menghadapi gugatan hukum terkait keaslian dokumennya, dan semuanya berujung pada kemenangan di pengadilan. Namun, tetap saja, publik seperti tak pernah benar-benar puas.
Pengamat pendidikan Bukik Setiawan menilai bahwa isu ini bukan semata-mata soal logika atau otentikasi dokumen. Dalam wawancara eksklusif dengan Disway (17 April 2025), ia menyebut ini sebagai "krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem".
“Ijazah Jokowi hanyalah simbol,” ungkap Bukik. “Pertanyaan publik yang sebenarnya adalah: apakah para pemimpin kita benar-benar menjalani jalur kekuasaan dengan sah dan bermartabat?”
Ia juga menegaskan bahwa transparansi institusi pendidikan dan hukum menjadi kunci utama meredam keraguan publik.
BACA JUGA:Video Viral Ariel dan Wulan Guritno Bocor,Durasi 16 Detik Netizen Geger
“Klarifikasi sepihak sudah tidak cukup. Dibutuhkan dialog terbuka yang partisipatif agar publik tidak merasa diabaikan,” imbuh Ketua Guru Belajar Foundation itu.
Namun, Bukik juga mengingatkan bahwa di era digital ini, masyarakat perlu lebih cerdas dalam membedakan kritik berbasis data dan propaganda politik yang menyesatkan.
“Kecurigaan sehat itu penting, tapi harus dibarengi dengan literasi informasi yang baik,” tutupnya.(zahro)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: