KPU Putuskan Ijazah Capres-Cawapres Jadi Informasi Tertutup, DPR: Ngelamar Kerja Saja Pakai Curriculum Vitae

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan ijazah sebagai informasi tertutup menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kebijakan ini dinilai mengurangi transparansi publik terhadap rekam jejak calon pemimpin bangsa.

Dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang ditandatangani Ketua KPU Affifuddin pada 21 Agustus 2025, tercatat ada 16 dokumen yang dikecualikan dari akses publik.

Salah satunya adalah ijazah, yang merupakan persyaratan penting bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

BACA JUGA: Ustaz Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2023–2024, Nilainya?

DPR Desak Transparansi Dokumen Ijazah

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa ijazah seharusnya bisa diakses publik demi menjamin keterbukaan dan kredibilitas calon pemimpin.

“Rakyat mau melamar kerja saja pakai curriculum vitae. Apalagi mau melamar menjadi pemimpin,” ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Dede, dokumen ijazah merupakan hak publik untuk mengetahui latar belakang pendidikan seorang calon pemimpin.

Ia menilai KPU seharusnya tidak menutup akses terhadap dokumen penting yang menyangkut kredibilitas capres-cawapres.

BACA JUGA:Penuhi Panggilan Polisi Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad Beri Sindiran: Tak Ada Warga Negara Kebal Hukum

Isu Ijazah Alihkan Perhatian Publik

Sementara itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai polemik ijazah kembali mencuat karena dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti halnya isu yang pernah menyeret Presiden Joko Widodo.

Namun, Hendri berpendapat bahwa isu ijazah tidak relevan untuk menilai kinerja Gibran sebagai wapres.

“Sudahlah, lebih baik kita bicarakan isu lain saja dibandingkan hanya persoalan ijazah,” kata Hendri.

Ia menilai polemik ini justru mengalihkan perhatian publik dari isu kebijakan yang lebih penting, seperti kinerja para menteri atau program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sumber: