Menpan RB Buka Suara Soal Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda Jadi Oktober 2025

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengungkapkan alasan di balik penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Penundaan ini dilakukan untuk memastikan proses pengangkatan berjalan secara cermat dan terstruktur.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS 2024 seharusnya dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sementara itu, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini melalui keterangan resmi pada Minggu, 9 Maret 2025.

Rini menjelaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK. Selama ini, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN tidak seragam, dengan masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.

Untuk menata hal tersebut, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.

BACA JUGA:Pengangkatan CASN 2024 Diundur, Istana Bantah Gegara Alasan Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Penundaan Pengangkatan CASN 2024 Tuai Kritik Pedas, Ini Dampaknya ke Finansial

"Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi," jelas Rini.

Anggaran Belanja Pegawai Tidak Dikurangi

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi. Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di database BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing, sesuai dengan himbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

"Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI," ungkap Rini.

Sebelumnya, Rini juga memastikan telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024. 

Langkah ini diambil untuk memastikan proses pengangkatan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Sumber: