Rahmat Mirzani Djausal Jadi Perwakilan Simbolis dalam Pelantikan Kepala Daerah Serentak 2025

JAKARTA, DISWAY.ID – Kamis, 20 Februari 2025, menjadi momen bersejarah bagi Indonesia dengan digelarnya pelantikan kepala daerah secara serentak.

Acara ini berlangsung di lokasi simbolis, tepatnya di halaman tengah antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta.

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pelantikan sekaligus menyampaikan amanat resmi kepada para kepala daerah terpilih.

Dalam upacara ini, enam perwakilan kepala daerah maju ke depan untuk dilantik secara simbolis.

BACA JUGA:

• Mendagri Tito: Pelantikan Kepala Daerah Pada Tanggal 6 Februari Dibatalkan
• Kate Middleton jadi Ratu Inggris, Pelantikan Lebih Cepat dan Diam-diam?

Keenam perwakilan tersebut dipilih berdasarkan keberagaman agama yang ada di Indonesia, mencerminkan semangat persatuan dalam kebhinekaan.

Salah satu nama yang mencuat adalah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menjadi salah satu perwakilan yang dilantik.

Sesuai dengan susuna acara, para kepala daerah terpilih berkumpul di Kawasan Monas pukul 07.00 WIB, kemudian bergerak menuju Istana pada pukul 09.00 WIB.

Upacara pelantikan sendiri dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Sebanyak 961 kepala daerah akan dilantik, terdiri dari 33 gubernur, 33 wali kota, dan 363 bupati beserta wakilnya.

BACA JUGA:

• Presiden Prabowo Ingin Sidang Paripurna DPR 2028 dan Pelantikan Presiden serta Warpes 2029 Digelar di IKN
• Sang Putra Resmi jadi Dokter, Ahok Hadiri Pelantikannya Langsung

Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali digelar dalam sejarah Indonesia, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Acara ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan langsung mengikuti orientasi kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Orientasi ini akan digelar mulai hari iini, 21 Februari hingga 28 Februari 2025, sebagai persiapan bagi para pemimpin daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

Momen ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi bukti komitmen Indonesia untuk terus memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik di tingkat lokal.

Sumber: