100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo: Nasib Transportasi Publik Indonesia Kritis

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kondisi transportasi publik Indonesia semakin memprihatinkan.

Peneliti dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebijakan pemerintah yang berisiko menghentikan sejumlah layanan angkutan umum di berbagai daerah.

Darmaningtyas menyebutkan beberapa layanan angkutan umum yang sudah berhenti beroperasi, seperti Trans Metro Dewata di Bali, Trans Pakuan di Bogor, dan Teman Bus di Yogyakarta.

Tidak hanya itu, layanan angkutan perintis yang dikelola oleh DAMRI di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua juga terancam berhenti akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, bagaimana masyarakat di luar Jawa bisa melakukan mobilitas?” ujar Darmaningtyas pada Minggu, 16 Februari 2025.

Menurut Darmaningtyas, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, tanpa mempertimbangkan kelangsungan layanan publik di daerah menjadi faktor utama penurunan kualitas transportasi publik.

BACA JUGA:Detik-detik Bus Transjakarta Terjebak di Rel Kereta Api, Penumpang Panik hingga Pecahkan Kaca

BACA JUGA:Viral, Mobil BMW Pakai Pelat 'N 3 NEN' di Kota Malang Ditilang Polisi, Ini Sosok Pengemudinya

Ia juga mengkritik Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai lebih fokus pada kegiatan seremonial ketimbang mencari solusi nyata untuk permasalahan transportasi.

Darmaningtyas menilai, buruknya pengelolaan transportasi publik ini berdampak langsung pada keselamatan transportasi di Indonesia.

Efek domino dari layanan angkutan umum yang menurun juga berdampak pada inflasi serta masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan dini di Jawa Tengah.

“Penurunan kualitas transportasi publik ini sangat meresahkan, mengingat akses transportasi adalah hal yang sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar,” tambah Darmaningtyas.

Kondisi ini menggambarkan lemahnya tata kelola transportasi publik yang dapat menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar pulau Jawa.

Ke depan, pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani masalah transportasi ini demi keberlanjutan mobilitas masyarakat.(sabrina)

Sumber: