Iran Tolak Negosiasi Lanjutan di Bawah Bayang-bayang Ancaman AS!

radarpena.co.id - Hubungan diplomatik antara Teheran dan Washington kembali memanas. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara tegas menyatakan bahwa Iran menolak segala bentuk negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) jika berada "di bawah bayang-bayang ancaman."

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan keras Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

Ghalibaf menilai tindakan Trump tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata yang saat ini sedang berlangsung. Melalui platform media sosial X, ia menuding Trump berusaha mengubah meja perundingan menjadi arena penyerahan diri atau sekadar alasan untuk memicu provokasi perang yang lebih besar.

"Iran telah menyiapkan opsi militer baru jika gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan berakhir minggu ini," tegas Ghalibaf.

Blokade Selat Hormuz dan Ancaman Infrastruktur

Kondisi di jalur perdagangan strategis dunia tersebut kian tidak menentu. Meskipun Trump berencana mengirim perwakilan AS ke Islamabad untuk negosiasi lanjutan, Teheran belum memberikan konfirmasi resmi. Pihak Iran menuntut AS segera mencabut blokade angkatan laut yang telah menutup akses pelabuhan mereka sejak pekan lalu.

Di sisi lain, Trump memberikan peringatan keras pada hari Minggu. Ia menyatakan bahwa militer AS akan menargetkan infrastruktur Iran apabila Teheran tidak menerima persyaratan yang Washington ajukan.

Situasi ini memicu keresahan pasar global, mengingat masa berlaku gencatan senjata akan habis pada Selasa malam waktu Washington.

Ketidakpastian juga menyelimuti pergerakan kapal di Selat Hormuz. Sempat menyatakan jalur terbuka pada hari Jumat, Iran kembali membatasi lalu lintas maritim pada hari Sabtu.

Media pemerintah Iran melaporkan bahwa langkah ini merupakan balasan karena AS gagal memenuhi kewajiban mereka dalam kesepakatan.

Tuduhan Pembajakan Maritim terhadap Kapal 'Touska'

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengecam keras penyitaan kapal kargo Touska oleh pasukan AS di Teluk Oman pada hari Minggu. Pihak kementerian menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan maritim dan aksi teroris yang melanggar hukum internasional.

"Tanpa ragu, Republik Islam Iran akan menggunakan semua kemampuannya untuk membela kepentingan dan keamanan nasional," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.

Mereka menuntut pembebasan kapal berbendera Iran tersebut beserta seluruh awak dan keluarga yang berada di dalamnya.

Kepala Kehakiman Iran, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, turut menyuarakan kecaman serupa. Ia menyebut blokade yang AS lakukan sebagai "kejahatan perang."

"Setiap tindakan terhadap kapal Iran pasti akan dibalas," ujar Ejei melalui stasiun penyiaran IRIB, Selasa, 21 April 2026.

Latar Belakang Konflik dan Mediasi Pakistan

Berdasarkan data dari Komando Pusat AS (CENTCOM), setidaknya 27 kapal komersial telah diperintahkan untuk berbalik arah sejak blokade bermula pada 13 April.

Eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian Teheran balas dengan serangan ke aset-aset AS di kawasan tersebut.

Pakistan sebenarnya telah berupaya menjadi penengah dengan memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi langsung di Islamabad pada 11-12 April.

Meskipun menjadi kontak diplomatik pertama sejak 1979, pertemuan tersebut berakhir tanpa terobosan berarti. Kini, dunia menunggu apakah putaran negosiasi selanjutnya dapat terlaksana sebelum gencatan senjata berakhir pada hari Rabu.

Sumber: