Prabowo Perintahkan Dapur MBG Penyebab Keracunan Massal Dibekukan Sementara

Prabowo Perintahkan Dapur MBG Penyebab Keracunan Massal Dibekukan Sementara

Tangkapan layar keracunan MBG di Bandung Barat--

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Prabowo memerintahkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur mitra yang terbukti menjadi sumber keracunan dihentikan sementara operasionalnya.

Instruksi ini disampaikan melalui Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan.

Menurut Zulhas, keputusan tersebut bertujuan untuk memberi ruang bagi investigasi menyeluruh sekaligus memperbaiki standar kebersihan sebelum layanan MBG kembali berjalan.

BACA JUGA:Polri Pastikan Usut Kasus Keracunan MBG di Seluruh Indonesia

“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Fokus utama adalah kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak, tidak hanya di lokasi kasus, tetapi di seluruh dapur SPPG,” ujar Zulkifli Hasan.

Zulkifli juga menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh pada aspek kebersihan. Semua dapur MBG diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan, meningkatkan sanitasi, hingga memperhatikan kualitas udara dan sistem pembuangan limbah.

“Semua dievaluasi, mulai dari kualitas air hingga alur limbah. Tujuannya agar tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” tambah Zulhas.

Wakil Kepala BGN sebelumnya mengungkapkan, lebih dari 80% kasus keracunan terjadi karena SPPG tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

BACA JUGA:Bikin Heboh! Buah di Menu MBG SDN 42 Lubuklinggau Ada Ulat, Begini Penjelasan Pihak Sekolah

Sertifikasi dan Investigasi

Pemerintah menegaskan, pembekuan sementara ini digunakan untuk memastikan dua hal utama:

Kewajiban Sertifikasi SLHS

Seluruh SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Dapur tanpa sertifikat higienitas tidak akan diizinkan beroperasi lagi.

Investigasi Menyeluruh

Selama pembekuan, tim gabungan dari BGN, BPOM, dan Kepolisian akan melakukan audit ketat terhadap proses memasak, penyimpanan bahan, hingga distribusi makanan.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan, namun dengan standar yang lebih aman dan higienis demi kesehatan siswa di seluruh Indonesia.(hasyim)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait