Polri Minta Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (7/7), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam paparannya, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat selaku Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, menyebutkan bahwa total kebutuhan anggaran Polri untuk 2026 sebesar Rp173 triliun.

Namun, pagu indikatif yang disetujui pemerintah hanya Rp109,6 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan Rp63,7 triliun.

BACA JUGA:Gunung Lewotobi Erupsi Hebat, Kolom Abu Tembus Atmosfer hingga 18.000 Meter

Rincian Tambahan Anggaran:

Belanja Pegawai: Rp4,8 triliun

• Untuk rekrutmen personel baru dan kenaikan tunjangan kinerja 80% bagi anggota dan ASN Polri.

Belanja Barang: Rp13,8 triliun

• Operasional Polda baru (Papua Tengah dan Papua Barat Daya), perawatan command center, dukungan Bhabinkamtibmas, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Belanja Modal: Rp45,1 triliun

• Fokus pada kendaraan listrik, kapal pemburu cepat di perbatasan, peralatan penanganan narkoba dan kejahatan siber, pembangunan Polsek, ruang layanan khusus, dan rumah dinas untuk personel Polri.

"Kami memprioritaskan dukungan sarana dan prasarana untuk operasional dan pengamanan nasional, termasuk wilayah rawan seperti perbatasan," kata Wahyu.

BACA JUGA:Trust ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI

Untuk tahun anggaran 2024, Polri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp136 triliun dari pagu Rp140 triliun, atau 97,49%.

Sementara untuk 2025, hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp69,1 triliun atau 48,67% dari total pagu Rp142,1 triliun.

Usulan tambahan anggaran ini mencerminkan fokus strategis Polri dalam menjawab tantangan keamanan nasional, terutama:

• Transformasi digital dan ekologi, melalui pembelian kendaraan listrik.
• Modernisasi keamanan perbatasan, lewat kapal cepat dan peningkatan fasilitas satker baru.
• Peningkatan layanan publik, termasuk membangun Polsek baru dan ruang pelayanan khusus.
• Penguatan SDM, lewat rekrutmen dan peningkatan tunjangan kinerja.

Publik kini menanti respons Komisi III DPR RI, apakah usulan tambahan anggaran jumbo ini akan disetujui atau direvisi.

BACA JUGA:Viral! Video Guru di Malaysia Ngamuk karena Siswanya Gunakan Bahasa Indonesia

Beberapa pengamat menilai penting untuk menyesuaikan belanja keamanan dengan tantangan aktual, seperti pemilu daerah, ancaman siber, dan dinamika sosial di Papua.

Transparansi dan efektivitas realisasi anggaran juga menjadi sorotan. Mengingat anggaran Polri selama ini termasuk yang tertinggi dalam APBN, pengawasan penggunaan dana menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

Sumber: