Ledakan Amunisi Garut, KSAD Akui Ada Keteledoran, Panglima TNI Sebut Libatkan Warga Sipil untuk Masak

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak melibatkan warga sipil dalam proses peledakan amunisi kedaluwarsa yang dilakukan di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/5).

Menurut Jenderal Agus, masyarakat sipil yang berada di lokasi hanya bertugas sebagai juru masak dan tidak ikut serta dalam proses teknis pemusnahan bahan peledak.

“Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah kedaluwarsa,” ujar Agus.

BACA JUGA:Jadwal Siaran Langsung Singapore Open 2025 Hari Ini: Fajar/Rian Tantang Ganda Malaysia

“Masalah keterlibatan sipil itu hanya sebatas tukang masak dan pegawai yang membantu logistik,” lanjutnya.

KSAD Akui Adanya Keteledoran 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengakui adanya kelalaian teknis yang menyebabkan kesan seolah warga sipil terlibat lebih jauh dalam kegiatan tersebut.

“Iya, dulunya memang mereka hanya masak dan bersih-bersih, dibayar secara honor. Tapi karena keteledoran, muncul persepsi bahwa mereka terlibat langsung,” jelas Maruli.

Maruli juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Inilah yang tetap akan kita evaluasi ke depannya,” ujarnya.

BACA JUGA:Ragam Modus Penipuan Berkedok BPJS Kesehatan, Waspada segala Bentuk Bantuan

Ia menekankan bahwa warga yang menjadi korban bukan ditugaskan untuk menangani bahan peledak, melainkan merupakan tenaga honorer yang membantu dalam hal logistik dan kebutuhan dasar seperti memasak.

Evaluasi Menyeluruh

Insiden di Garut yang melibatkan peledakan amunisi kedaluwarsa sempat memunculkan pertanyaan publik terkait standar operasional dan keterlibatan warga sipil.

Dengan klarifikasi langsung dari pucuk pimpinan TNI dan KSAD, diharapkan persepsi publik dapat diluruskan.

Sumber: