Transparasi Tak Jelas, Ekonom Ungkap Sederet Risiko Pengelolaan Duit Ribuan Triliun Danantara

JAKARTA, RADARPERNA.CO.ID - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi disahkan Presiden Prabowo Subianto, Senin 24 Februari 2025.

Namun, dibentuknya BPI Danantara yang akan mengelola uang investasi BUMN senilai ribuan triliun justru menimbulkan ke khawatiran.

Kekhawatiran semakin bertambah usai Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat beberapa Menteri dan Wakil Menteri menjadi petinggi Danantara.

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembanguan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. 

"Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis," ujar Achmad ketika dihubungi Disway grup radarpena.co.id pada Senin 24 Februari 2025.

Dalam konteks pengelolaan investasi negara, Achmad juga menambahkan bahwa independensi adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu.

BACA JUGA:Tok! Presiden Prabowo Subianto Resmikan Danantara yang Akan Kelola Dana Investasi Rp15.978 Triliun

Dalam kasus Danantara sendiri, lembaga tersebut dibentuk sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.

Hal ini menandakan adanya kekuasaan kelembagaan yang sangat besar, namun dengan pengawasan yang minim. 

"Dalam aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya. Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara," jelas Achmad.

Menurut Achmad, ini juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.

Dalam hal ini, dirinya mencontohkan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. 

Dikethaui, 1MDB didirikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak sebagai badan investasi strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan miliaran dolar hilang karena disalahgunakan oleh elite politik dan kroni-kroninya.

Sumber: