Pemerintah Kirim Nota Protes, Buntut 5 PMI Ditembak Aparat Maritim Malaysia

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mendorong Malaysia agar segera menyelidiki kematian warga negara Indonesia (WNI) yang dugaannya ditembak aparat maritim Malaysia. 

Adapun, nota diplomatik akan dikirimkan karena diduga terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan.

"KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha yang dikutip pada Senin, 27 Januari.

Judha juga menyebut pihak KBRI akan minta akses kekonsuleran untuk melihat jenazah dan bertemu korban luka-luka.

"Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia," tegasnya.

BACA JUGA:5 PMI atau TKI Ditembak Otoritas Malaysia, 1 Tewas

BACA JUGA:Buruan Klik Link DANA Kaget Hari Ini 27 Januari 2025, Saldo Rp200 Ribu Langsung Masuk Rekening!

Bantuan kekonsuleran juga akan diberikan kepada warga Indonesia yang menjadi korban.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Radarpena (@radarpena.co.id)

Judha menjelaskan bahwa, pihak KBRI sudah berkomunikasi dengan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) yang membenarkan adanya kejadian penembakan tersebut.

Para WNI tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Mereka melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia hingga menyebabkan seorang WNI meninggal dan beberapa luka-luka.

Kejadian itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. 

"Data para korban masih terus didalami," ungkap Judha.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga Indonesia (WNI). Pengusutan diminta segera dilaksanakan.(ayu novita)

 

Sumber: