Pindah ke Sekolah Rakyat, Pramono Beberkan Nasib Siswa Penerima KJP Plus
KJP Plus/ilustrasi-ilustrasi-Pemprov DKI Jakarta
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan nasib siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus jika pindah ke sekolah rakyat.
Ditegaskannya siswa tidak akan kehilangan haknya meskipun pindah ke Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikannya saat meninjau program pendidikan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
“KJP tetap diberikan selama siswa masih sekolah. Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga keluarga tidak mampu,” ujar Pramono, yang akrab disapa Mas Pram.
BACA JUGA:Tragedi Juliana Marins di Rinjani: Wakil Ketua DPR Minta Komisi V Cek TKP
Kebijakan ini menjawab kekhawatiran masyarakat yang mengira kepindahan ke Sekolah Rakyat—sekolah alternatif nonformal—akan membuat siswa kehilangan akses bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi.
Menurut Mas Pram, KJP Plus tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai penopang ekonomi keluarga prasejahtera.
“Dana KJP bisa untuk beli beras, daging, gula dan sebagainya,” tambahnya.
Saat ini, 707.622 peserta didik menjadi penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2025. KJP ini diberikan setiap bulan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa, baik sekolah negeri maupun swasta.
BACA JUGA:IKN Bakal Gunakan Taksi Terbang EHang 216-s sebagai Sarana Transportasi
Berikut rincian besaran KJP Plus yang diterima siswa setiap bulan:
- SD/SDLB/MI : Rp250.000 (Dana Personal) Rp130.000 (Tambahan PP (Swasta))
- SMP/SMPLB/MTs : Rp300.000 (Dana Personal) Rp170.000 (Tambahan PP (Swasta))
- SMA/SMALB/MA : Rp420.000 (Dana Personal) Rp290.000 (Tambahan PP (Swasta))
- SMK : Rp450.000 (Dana Personal) Rp240.000 (Tambahan PP (Swasta))
- PKBM : Rp300.000 (Dana Personal) -
Fenomena berpindahnya siswa ke Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam sistem pendidikan formal.
Namun, dengan adanya jaminan keberlanjutan KJP Plus dari Pemprov DKI, orang tua tak perlu khawatir anaknya kehilangan hak bantuan hanya karena jalur pendidikan berbeda.
BACA JUGA:Viral, Video Diduga Pamela Safitri Tak Senonoh di Panggung Diskotik Marcopolo, Netizen Heboh
Keputusan Gubernur Pramono Anung untuk tetap memberikan KJP Plus kepada siswa Sekolah Rakyat adalah bentuk komitmen inklusif pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan warga Jakarta.
Ini menunjukkan bahwa program bantuan tidak hanya berbasis struktur sekolah, tetapi berpihak pada prinsip keberlanjutan pendidikan dan pemberdayaan keluarga tidak mampu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: