Bolehkah Istri Gugat Cerai karena Suami Kecanduan Judi Online? Ini Penjelasannya dalam Islam

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Istri menggugat cerai akibat suami kecanduan judi online memang menjadi pilihan yang sulit dan harus dipertimbangkan secara matang. 

Sebab, ketika suami kecanduan judi online ini, dampaknya bisa sangat merusak tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya. 

Dalam konteks hukum Islam, muncul pertanyaan penting: bolehkah istri gugat cerai karena suami kecanduan judi online (judol)?

Artikel ini akan membahas hak-hak istri dalam hal ini, serta pandangan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana kita tahu, hukum Islam memberikan hak talak khusus kepada suami. Namun, istri tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai.

BACA JUGA:

• 10 Daftar Lagu Religi Sambut Ramadhan 2025 Terbaik, Cocok untuk Backsound di Media Sosial
• Pengertian Taqwa dan Ciri-cirinya dalam Al-Quran, Kunci Kesuksesan Dunia serta Akhirat

Hak inilah yang merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan dari berbagai bahaya, termasuk dalam situasi seperti kecanduan judi online yang dialami suami.

Hak Istri dalam Menggugat Cerai

Dalam sejarah Islam, ada contoh yang menunjukkan bahwa wanita diizinkan untuk menggugat cerai. Contohnya adalah kisah istri Tsabit bin Qais yang pernah meminta cerai kepada Nabi Muhammad SAW. 

Ia mengungkapkan ketidakpuasan atas kondisi nikahnya, bukan karena akhlak atau agama suaminya, tetapi karena ketidakcocokan mental dan emosional yang enak dirasakannya—ia merasa terjungkal pada kekufuran nikmat. 

Nabi Muhammad pun mengambil keputusan agar suami menerima kembali kebun miliknya sebagai ganti syarat perceraian. 

Hal ini menjadi bukti bahwa dalam Islam, wanita memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai apabila kondisi pernikahan sudah tidak memungkinkan lagi.

Proses yang dikenal dengan nama khulu' merupakan upaya istri untuk menggugat perceraian dengan memberi kompensasi kepada suami. 

Konsep ini menyerupai transaksi jual beli, dimana istri diberikan hak untuk memutuskan hubungan tersebut dengan imbalan tertentu sebagai kompensasi—seperti mahar atau barang lainnya. 

Sumber: