Dekan FH Andalas: Feri Amsari Tak Punya Data Swasembada Pangan

Radarpena.co.id - Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Ferdi, menyebut Feri Amsari tidak memiliki data pembanding yang jelas terkait swasembada pangan nasional. Menurutnya, saat diminta menjelaskan perbedaan data dengan pemerintah, Feri tidak dapat menunjukkan data yang dimaksud.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Ferdi dalam Dialog Swasembada Pangan Bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).

“Saya diskusi langsung Pak Menteri dengan Feri. Saya langsung diskusi. Apa yang saya tanyakan, Fer, kenapa data kamu itu, kamu bilang tidak sama dengan data Pak Menteri? Kalau tidak sama berarti datanya ada dua, minimal ada dua. Bisa jadi tiga,” ujar Prof. Ferdi.

Menurut Prof. Ferdi, perdebatan mengenai data merupakan hal yang biasa terjadi dalam kebijakan publik. Ia mencontohkan perbedaan data jumlah pulau Indonesia yang selama ini berbeda antar lembaga pemerintah maupun hasil pemetaan satelit.

“Saya masih ingat data pulau kita itu ternyata berbeda-beda juga jumlahnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menyebutnya 17.504 pulau. Sedangkan Bakosurtanal bahkan menyebutnya 13.000 pulau. Satelit menyebutkan 18.000 pulau. Artinya memang soal data, kita memang harus berdebat,” katanya.

Namun demikian, menurut Prof. Ferdi, kondisi faktual di lapangan menunjukkan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Ia menilai apabila data yang disampaikan pemerintah tidak benar, maka masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.

“Kalau datanya itu mengatakan bohong berarti akan ada petani marah-marah. Akan ada masyarakat kelaparan,” ujarnya.

Ia juga menyebut selama dua momentum Lebaran terakhir masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan maupun krisis beras secara nasional.

“Dua kali kita melakukan Lebaran itu semuanya tidak ada yang mengatakan kita kekurangan pangan, tidak kekurangan beras. Kalau harga naik di beberapa tempat saya kira itu biasa,” katanya.

Prof. Ferdi turut menyoroti pentingnya pemberitaan yang berimbang terhadap capaian positif pemerintah di sektor pangan.

“Hal-hal yang baik yang positif itu harus diberitakan. Jangan hanya soal-soal yang negatif diberitakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Ferdi mengutip standar Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memperbolehkan suatu negara melakukan impor pangan hingga 10 persen sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini masih berada di bawah ambang tersebut.

“Saya baca di FAO itu juga mengatakan bahwa kita boleh kok impor sampai dengan 10 persen. Ternyata impor kita itu cuma 5 persen, artinya kita surplus 5 persen lagi,” katanya.

Menurut Prof. Ferdi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa data swasembada pangan pemerintah telah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Sumber: