Basuki Hadimuljono Jamin Petani Lokal IKN Tetap Bisa Garap Lahan Inhutani

Langkah Inhutani ini sejalan dengan konsep pembangunan IKN yang ingin menyeimbangkan antara area terbangun dan area hijau. Keterlibatan petani dalam menanam komoditas yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dari ekosistem kota hutan tersebut.

Ahmad, perwakilan dari Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka, menceritakan perjalanan panjang mereka mengelola lahan di kawasan tersebut. Ia menyebutkan bahwa aktivitas pertanian sudah berlangsung lama dan terus berkembang secara bertahap.

BACA JUGA:BNI Ajak Nasabah Kurangi Emisi Lewat Fitur wondr earth, Hitung Jejak Karbon hingga Tanam Pohon

BACA JUGA:Pertamina dan INPEX Perkuat Kerja Sama Pengembangan LNG Abadi Masela

"Dulu, kami hanya berfokus menanam padi karena belum terpikir untuk menanam komoditas lain. Namun seiring waktu, kami mulai menanam kelapa, cabai (lombok), dan berbagai tanaman lainnya," ungkap Ahmad.

Diversifikasi pangan yang dilakukan petani lokal ini sangat vital bagi IKN. Ke depan, kebutuhan pangan bagi ribuan ASN dan penduduk baru di Nusantara akan sangat bergantung pada produktivitas lahan-lahan pertanian di sekitar KIPP. Dengan mengamankan akses lahan bagi petani lokal, Otorita IKN secara tidak langsung sedang membangun benteng ketahanan pangan mandiri untuk ibu kota baru.

Otorita IKN terus membuktikan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak hanya soal gedung pencakar langit atau istana megah. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas yang setara dengan pembangunan fisik.

Melalui skema kerja sama lintas sektor ini, pemerintah berharap tercipta pemanfaatan lahan yang produktif namun tetap terkendali. Kolaborasi antara penguasa lahan (Inhutani), pengelola kebijakan (Otorita IKN), dan pelaksana di lapangan (Kelompok Tani) diharapkan menjadi model pembangunan yang adil.

Dengan demikian, IKN diproyeksikan tumbuh menjadi kota modern yang tetap membumi, di mana para petani lokal tetap menjadi tulang punggung ekonomi dan penjaga kedaulatan pangan di jantung Pulau Kalimantan. Perjanjian kerja sama yang tengah disusun ini menjadi babak baru bagi hubungan harmonis antara pusat pemerintahan dan warga lokal. (*).

Sumber: