Gebrakan Menteri Nusron! Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus 20 Persen

Radarpena.co.id - Kabar gembira buat kamu yang lagi nunggu kepastian urusan tanah! Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru saja membedah rahasia dapur kementeriannya di depan DPR RI. Tak main-main, memasuki akhir Maret 2026, serapan anggaran kementerian ini melesat kencang melampaui target awal triwulan pertama.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (31/03/2026), Menteri Nusron membawa aura optimisme tinggi. Dia memastikan bahwa roda birokrasi di kementeriannya bergerak lincah demi menuntaskan berbagai program strategis yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak.

Anggaran Tembus 20,10%: Akselerasi Program Strategis Bukan Isapan Jempol

Menteri Nusron memaparkan bahwa realisasi belanja negara di lingkup ATR/BPN per akhir Maret 2026 sudah menyentuh angka 20,10%. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kementerian tidak sedang santai-santai. Fokus utama mereka saat ini adalah mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang selama ini dinanti masyarakat.

“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri Nusron Wahid di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Jakarta.

Urusan PTSL dan Sengketa Tanah Jadi Prioritas Utama

Kamu pasti penasaran, anggaran sebesar itu lari ke mana saja? Menteri Nusron menjelaskan bahwa progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus digenjot. Mulai dari pengukuran bidang tanah hingga penyusunan peta bidang tanah kini sedang berjalan masif di berbagai daerah. Tak hanya itu, penanganan sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus yang tak boleh terlewatkan.

Bagi beberapa kegiatan yang terlihat masih dalam tahap persiapan, Nusron menegaskan bahwa itu bukan karena hambatan teknis. "Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran," jelasnya dengan lugas.

DPR Kasih Warning: Harus Ada Dampak Nyata buat Rakyat!

Mendengar paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan catatan penting. DPR menginginkan agar setiap rupiah yang keluar tidak hanya sekadar habis, tapi benar-benar memberikan dampak (impact) yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di desa-desa maupun perkotaan.

“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat,” tegas Zulfikar. DPR berkomitmen untuk terus mengawal agar urusan sertifikasi tanah dan tata ruang tahun ini benar-benar berjalan sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku.

Sinergi Menteri Nusron dan Wamen Ossy Dermawan

Dalam rapat penting tersebut, Menteri Nusron tidak sendirian. Ia didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat teras lainnya. Kehadiran tim lengkap ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam menjaga akuntabilitas anggaran demi kesejahteraan masyarakat luas dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (*)

Sumber: