20 Juta Hektare Hutan Terancam: DPR Desak Pemerintah Evaluasi Ulang

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan maksud baik Presiden Prabowo terkait Program Swasembada Pangan, salah satu agenda utama dalam Astacita. Jika program tersebut dijalankan secara optimal, hasilnya dapat memperkuat kemandirian nasional secara signifikan.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (12/1).

Ia juga menegaskan bahwa perencanaan yang buruk justru berpotensi menimbulkan bencana ekologis yang mengancam kehidupan manusia.

BACA JUGA:

• Agung Sedayu Diduga Terlibat Pemasangan Pagar Laut, DPR: Proses Hukum Harus Dilakukan

 “Kami mendukung penuh Astacita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta harus didukung dengan perencanaan dan kajian matang, agar tidak berbalik jadi bencana besar,” tegasnya.

Pada bagian lain, merujuk pada sejumlah lawatan Presiden Prabowo, seperti pertemuan dengan Raja Charles di Inggris dan Forum G20 di Brasil, isu deforestasi dan pelestarian hutan menjadi sorotan utama. Meski demikian pada KTT G20 di Brasil, 19 November 2024, presiden menyampaikan pandangannya mengenai peran penting hutan Indonesia dalam menjaga suhu global.

Sebab itu Arif mengkritik rencana Menteri Kehutanan yang dinilai berisiko tinggi. Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bakal menyiapkan lahan 20 juta hektar untuk ketahanan pangan dan energi.

BACA JUGA:

• Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,4 Juta Per Jemaah, DPR: Presiden Prabowo Ingin Lebih Murah Lagi

“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar tidak serampangan menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 juta hektare, di tengah semangat megatasi deforestasi yang terjadi saat ini. Apalagi, diambil dari lahan cadangan hutan. Jangan sampai niat baik presiden diterjemahkan secara instan tanpa perencanaan dan kajian mendalam, karena jika salah urus akan jadi bencana bagi bangsa kita” tandasnya.

Dikutip dari Parlementaria yang mengutip data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak 2001, dengan provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, sebagai  penyumbang deforestasi terbesar.

Jika rencana Menteri Kehutanan untuk menggunakan cadangan hutan sebagai lahan pertanian dan energi dilaksanakan, Arif khawatir hal itu akan memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung.

“Sebut saja Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi wilayah penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Bila diakumulasi, jumlah hutan yang hilang dari empat provinsi itu mencapai kutrang lebih 15,77 juta hektare,” ungkapnya.

Arif menyoroti bahwa jika 20 juta hektare lahan diambil dari kawasan hutan cadangan, maka akan ada pembukaan hutan baru yang bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo.

BACA JUGA:

• Komisi X DPR RI Bakal Panggil PSSI Buntut Pemecatan STY dari Pelatih Timnas Indonesia

“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar mengikuti arahan Presiden dalam kunjungan-kunjungan internasional. Rencana kerja seharusnya sejalan dengan visi besar Astacita,” katanya.

Menurutnya, membuka lahan baru bukanlah hal sulit, tetapi langkah yang lebih tepat adalah memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini terlantar.

“Pendekatan ini lebih bijaksana, sebab tidak akan mengorbankan cadangan hutan yang berperan penting bagi kelestarian lingkungan di tingkat nasional maupun global,” tutup Arif.

Sumber: