Muktamar NU 2026 Disorot, Muncul Seruan ABUKTOR: Asal Bukan Koruptor Jadi Syarat Mutlak Pemimpin PBNU

Radarpena.co.id - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada Juli-Agustus 2026, wacana arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat. Di tengah konsolidasi sejumlah kelompok menjelang forum tertinggi organisasi itu, muncul seruan keras agar Muktamar tidak sekadar menjadi arena pergantian elite, melainkan momentum pemulihan moral organisasi.

Seruan itu datang dari HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU kyai kampung, yang mengusung prinsip “ABUKTOR” atau Asal Bukan Koruptor sebagai standar minimum dalam menentukan kepemimpinan PBNU ke depan.

Menurut dia, Muktamar NU 2026 tidak cukup dimaknai sebagai agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum strategis menentukan arah organisasi di tengah sorotan terhadap isu integritas dan tata kelola.

ABUKTOR Disebut Jadi Alarm Moral Muktamar NU

Khalilur menegaskan, prinsip ABUKTOR lahir bukan untuk mempersempit ruang kaderisasi, tetapi justru menjadi pagar etik agar NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral bangsa.

“Muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan,” tegasnya.

Ia menilai isu integritas, terutama yang dikaitkan dengan tata kelola haji seperti kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan, telah memunculkan tantangan serius terhadap kepercayaan publik.

Dalam pandangannya, kepercayaan sosial atau social capital yang selama ini menjadi modal besar NU tidak boleh tergerus. Sebab, ketika kepercayaan publik terganggu, yang terdampak bukan hanya organisasi, tetapi kohesi sosial yang lebih luas.

Karena itu, ia menekankan Muktamar harus dimulai dari pemulihan kepercayaan, dan proses itu mensyaratkan kepemimpinan yang bersih.

Bukan Soal Asal Kader, Tapi Soal Integritas

Di tengah munculnya wacana alumni organisasi tertentu berpeluang besar memimpin PBNU, Khalilur justru mendorong perspektif lebih terbuka.

Menurut dia, kepemimpinan PBNU tidak boleh dibatasi asal organisasi. Alumni PMII, HMI, GMNI, maupun figur lain bisa masuk dalam kontestasi, selama memenuhi standar utama: berintegritas dan tidak terlibat praktik korupsi.

“Yang penting bukan dari mana kelompok yang memimpin PBNU, tapi standar apa yang dipakai dalam menentukan kepemimpinan,” ujarnya.

Dalam konteks itu, prinsip ABUKTOR dinilai relevan sebagai standar meritokrasi, di mana kualitas dan integritas lebih penting dibanding identitas kelompok.

Tolak Politik Uang dan Transaksi Dukungan

Selain menyoroti isu korupsi, Khalilur juga memberi peringatan keras terhadap potensi politik uang dalam Muktamar.

Ia menilai penggunaan sumber daya untuk membeli dukungan dapat mengubah forum ulama menjadi arena transaksi kekuasaan.

Sumber: