Audit BPK Ungkap Potensi Kerugian Rp225 Miliar di Bio Farma Akibat Vaksin IndoVac

Ia juga menyoroti stok vaksin gotong royong yang menumpuk hingga 3,2 juta dosis dari total 3,5 juta dosis, dengan nilai sekitar Rp400 miliar.

“Ini pasti tahun depan expired, jadi temuan BPK, dan bisa jadi kerugian negara,” tegas Andre waktu itu.

Prediksi Andre terbukti benar.

Rekomendasi Keras dari BPK

BPK dalam laporannya meminta Direksi Bio Farma untuk:

Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna memastikan penyerapan vaksin IndoVac.

Mengusulkan skema buffer stock vaksin sebagai langkah mitigasi pandemi di masa mendatang.

Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pemborosan anggaran dan menjaga ketersediaan vaksin dalam kondisi darurat.

Temuan BPK ini menyoroti kelemahan dalam perencanaan dan manajemen risiko di tubuh Bio Farma. Pengadaan bahan baku dalam jumlah besar tanpa kepastian pasar adalah bentuk pengambilan keputusan yang berisiko tinggi.

BACA JUGA:Menguak Fenomena Pernikahan Lavender: Cinta, Kepalsuan, atau Pelarian?

Publik kini menantikan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan uang negara. Apakah ada yang akan dimintai pertanggungjawaban?

Direksi Sudah Tanda Tangan Pernyataan Tanggung Jawab

Dalam dokumen terlampir dalam laporan BPK, Direktur Utama Honesti Basyir dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM, I.G.N. Suharta Wijaya, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas seluruh data dan laporan keuangan Bio Farma pada 2020–2022 (semester I).

Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2020, 2021, dan 2022 (Semester I).

Semua informasi pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2020, 2021, dan 2022 (Semester I) telah dimuat secara lengkap dan benar.

BACA JUGA:Viral Isu Merek Beras Oplosan, Kepala BPOM: Belum Ada Laporan yang Meninggal Dunia

Laporan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2020, 2021, dan 2022 (Semester I) tidak mengandung informasi yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Sumber: