Penulisan Sejarah Ulang Indonesia, DPR Kritik Fadli Zon: Jangan Hapus Luka Korban Pemerkosaan Tragedi Mei 1998

Penulisan Sejarah Ulang Indonesia, DPR Kritik Fadli Zon: Jangan Hapus Luka Korban Pemerkosaan Tragedi Mei 1998

Menteri Kebudayaan Fadli Zon tegaskan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tetap jalan--menpan.go.id

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Ketegangan terjadi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Rabu (2/7/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan. 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Fadli yang meragukan kebenaran peristiwa pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.

Mercy menilai pernyataan tersebut tidak hanya mengabaikan luka kolektif masyarakat, namun juga menyakiti para penyintas yang selama puluhan tahun masih dihantui trauma.

BACA JUGA:Sosok Artis Sinetron Berinisial MR Ternyata Penyuka Sesama Jenis, Bahkan Rekam Video Syurnya

"Korban benar-benar ada. Komnas Perempuan bahkan tidak bisa mempublikasikan semua data demi melindungi martabat mereka," tegas Mercy.

Serahkan Dokumen Lengkap Kejahatan 1998

Dalam forum tersebut, Mercy menyerahkan dokumen resmi kepada Fadli Zon. Di antaranya:

  • Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Presiden BJ Habibie
  • Laporan PBB
  • Hasil penyelidikan Komnas Perempuan

Semua dokumen tersebut memperkuat dugaan adanya kejahatan seksual sistemik dalam tragedi sosial 1998 yang menargetkan perempuan, terutama dari etnis Tionghoa.

"Penulisan ulang sejarah yang menghapus bagian kelam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para korban,” kata Mercy, sambil mendesak Fadli untuk meminta maaf secara terbuka.

BACA JUGA:Ogah Hadiri Pemeriksaan Polda Metro Jaya, Roy Suryo: Undangannya Tak Punya Legal Standing

Proyek Tetap Jalan

Merespons kritik itu, Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional tetap dilanjutkan. Ia menyebut ini sebagai "amanat bangsa", dan bagian dari pesan Presiden Soekarno: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”

"Sejarah tidak bisa dihentikan. Ini proyek negara, bukan proyek pribadi," ujar Fadli kepada wartawan, Selasa malam (1/7/2025).

Menurutnya, penulisan sejarah melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia dan saat ini sudah mencapai 70–80 persen progres.

Fadli juga membantah adanya sejarawan yang mundur dari proyek ini.

"Setahu saya tidak ada yang mundur. Kita akan cek ke tim. Ini tim besar kok," katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: