Wujudkan Komitmen Tata Kelola Transparan, Badan Bank Tanah Terima Laporan Audit Perdana dari BPK

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komitmen Badan Bank Tanah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan nasional yang transparan dan akuntabel mendapat pengakuan dari lembaga audit tertinggi negara. 

Pada Kamis, 8 Mei 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pertama kepada Badan Bank Tanah, yang mencakup seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Penyerahan laporan berlangsung di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, oleh Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara III BPK, Dede Sukarjo, kepada Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dan disaksikan langsung oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.

BACA JUGA:Aksi Begal Saat Hujan Siang Hari Terekam CCTV di Lumajang, Korban Siswi SMK Klakah

Audit Pertama Jadi Langkah Historis untuk Reformasi Pertanahan

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyampaikan apresiasinya terhadap profesionalisme BPK dalam proses audit yang berlangsung.

Menurutnya, laporan dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan penting untuk penguatan kelembagaan.

“Rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti secara bertanggung jawab. Ini bukan hanya kontrol, tapi pembelajaran yang konstruktif,” ujar Parman.

Ia menambahkan, sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK akan terus menjadi motor penggerak perbaikan internal dan transparansi kelembagaan ke depan.

Apresiasi BPK untuk Badan Bank Tanah 

Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menegaskan bahwa LHP ini menjadi audit pertama yang mencakup seluruh aspek operasional Badan Bank Tanah sejak dibentuk.

Ia memuji kontribusi lembaga tersebut dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional, seperti pengadaan lahan untuk Bandara VVIP di IKN dan jalan tol.

“Langkah Badan Bank Tanah sangat konsisten dalam mendukung pembangunan nasional dan pembenahan tata kelola pertanahan,” kata Akhsanul.

Hingga saat ini, Badan Bank Tanah telah mengamankan lahan seluas 33.000 hektare, dengan sekitar 30 persen dialokasikan untuk program reforma agraria, sebagai bagian dari pemerataan akses lahan dan keadilan sosial.

Kolaborasi dengan ATR/BPN Dorong Keberlanjutan

Akhsanul juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan Badan Bank Tanah, terutama dalam memperluas sinergi dengan Kementerian ATR/BPN.

Ia menekankan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertata, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sumber: