Demi Tercapainya Kesepakatan dengan Iran, Trump Setop Sementara Operasi Militer di Hormuz
Ketegangan AS-Iran memanas di Selat Hormuz. Meski militer saling serang, diplomasi tetap jalan di bawah kendali Mojtaba Khamenei.--
radarpena.co.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian sementara operasi militer AS di Selat Hormuz.
Langkah ini ia ambil hanya sehari setelah operasi dimulai, sebagai upaya membuka jalan menuju kesepakatan dengan Iran guna mengakhiri konflik di Timur Tengah.
Trump menyampaikan keputusan tersebut pada Selasa, 5 Mei 2026, sekaligus memberi sinyal adanya perkembangan diplomatik yang signifikan.
Operasi “Proyek Kebebasan” Dihentikan Sementara
Operasi militer yang dikenal sebagai “Proyek Kebebasan” awalnya bertujuan mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz—jalur strategis menuju Teluk yang sempat dikuasai Iran sebagai respons atas serangan yang diterimanya.
Namun, Trump mengungkapkan bahwa operasi tersebut kini dihentikan sementara setelah adanya permintaan dari mediator, termasuk Pakistan dan sejumlah negara lain.
"Kami telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Proyek Kebebasan akan dihentikan sementara untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah Perjanjian tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani," kata Trump.
Meskipun operasi dihentikan, Washington tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai bentuk tekanan agar Teheran bersedia menyepakati akhir konflik yang dimulai sejak 28 Februari oleh AS dan Israel.
Ketegangan di Selat Hormuz Terus Meningkat
Situasi di Selat Hormuz memanas dalam beberapa waktu terakhir. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan tujuh kapal Iran, sementara sejumlah kapal sipil juga mengalami serangan yang diduga berasal dari Iran.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa operasi di kawasan tersebut bersifat defensif.
"Ini bukan operasi ofensif; ini adalah operasi defensif," kata Rubio. "Dan artinya sangat sederhana - tidak ada tembakan kecuali kita ditembak terlebih dahulu."
Rubio juga menambahkan bahwa AS telah menyelesaikan operasi ofensif sebelumnya yang dinamakan “Operasi Epic Fury”.
Analisis: Situasi Semakin Tidak Pasti
Menurut John Blaxland, profesor studi keamanan internasional dari Universitas Nasional Australia, kondisi saat ini justru lebih buruk dibandingkan sebelum konflik pecah.
"Situasi saat ini jauh lebih buruk daripada sebelum dimulainya permusuhan pada 28 Februari," katanya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan global terhadap Amerika Serikat untuk meredakan konflik.
"Amerika mulai merasakan dampaknya. Seluruh dunia telah merasakan dampaknya sejak beberapa waktu lalu," kata Blaxland.
Ia menambahkan bahwa tekanan ini memaksa semua pihak, termasuk AS, untuk mempertimbangkan kompromi, sehingga arah konflik menjadi sulit diprediksi.
Dampak Besar pada Jalur Perdagangan Global
Iran dinilai masih memiliki pengaruh signifikan di kawasan, terutama dalam mengganggu aktivitas maritim di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia.
"Implikasi dari ratusan kapal yang terjebak di kedua sisi selat yang perlu transit untuk mencapai tujuan mereka sangat signifikan," tambah Blaxland.
“Pertanyaannya adalah siapa yang paling merasakan penderitaan, secara politik dan ekonomi, dan siapa yang kemudian merasa, sebagai akibat dari penderitaan tersebut, perlu untuk mundur lebih jauh terlebih dahulu.”
Resolusi PBB Jadi Ujian Diplomasi Global
Di sisi lain, AS mendorong resolusi baru di Dewan Keamanan PBB yang menuntut Iran menghentikan serangan dan pemasangan ranjau di Selat Hormuz.
Rubio menyebut langkah ini sebagai ujian nyata bagi efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Saya pikir ini adalah ujian nyata bagi PBB... sebagai sesuatu yang berfungsi," ujarnya.
Resolusi tersebut dirancang bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Jika disahkan, resolusi ini berpotensi membuka jalan bagi sanksi hingga tindakan militer terhadap Iran.
Namun, upaya sebelumnya gagal setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka.
Draf terbaru kini menghindari bahasa eksplisit terkait penggunaan kekuatan, meski tetap berada di bawah Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan tindakan tegas.
"Semua orang tidak ingin melihat ini diveto lagi, dan kami telah melakukan beberapa penyesuaian kecil pada bahasanya," kata Rubio.
Tekanan pada China dan Rusia
Rubio juga mendesak China dan Rusia agar tidak kembali menggunakan veto, mengingat pentingnya menjaga jalur pelayaran internasional tetap terbuka.
"Kepada Tiongkok dan Rusia, saya telah berpendapat bahwa demi kepentingan mereka agar resolusi itu disahkan dan tekanan diberikan kepada Iran, karena demi kepentingan mereka untuk tidak melihat jalur perairan internasional, khususnya Selat Hormuz, ditutup."
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: