Pasang Badan, Wapres Gibran Pastikan PPPK Guru Tak Di-PHK

radarpena.co.id - Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terancam diberhentikan pada 2027.

Dalam kunjungannya ke Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Senin (6/4/2026), Wapres juga mengajak masyarakat mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Saat membuka Pawai Paskah Pemuda Gereja Masehi Injili di Timor di Bundaran Tirosa, Kupang, Gibran menekankan pentingnya sinergi daerah dalam menyukseskan program nasional.

BACA JUGA:Kabar Gembira! Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta JKN? Ini Penjelasan BPJS Kesehatan

Beberapa program unggulan yang disoroti antara lain:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Sekolah Garuda
5. Sekolah Rakyat

Menurutnya, program-program tersebut akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk di wilayah NTT.

“Ke depan program ini akan berjalan lebih optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Tegaskan PPPK Guru Akan Diperjuangkan

Selain itu, Gibran juga merespons kekhawatiran para guru PPPK terkait potensi pemutusan hubungan kerja akibat pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

BACA JUGA:Lulus SPAN PTKIN 2026? Simak Jadwal dan Prosedur Daftar Ulang Mulai 8 April

Saat mengunjungi SD Inpres Kaniti di Kabupaten Kupang, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam.

“Pemerintah akan mencari solusi terbaik,” tegas Gibran di hadapan para guru.

Kunjungan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan 15 unit Chromebook untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, setelah sebelumnya pemerintah membangun gedung sekolah pada 2025.

Pemerintah Pusat Turun Tangan Cari Solusi

Wakil Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengungkapkan bahwa perhatian terhadap nasib PPPK sudah ditindaklanjuti oleh Wapres.

Menurutnya, Gibran telah mengutus perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk berdialog dengan pemerintah daerah.

Sumber: