Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 288,3 Juta Jiwa pada Akhir 2025, Jawa Masih Jadi Pulau Terpadat

RADARPENA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa.

Data tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berada di bawah Kemendagri.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang telah melalui proses verifikasi ketat, termasuk penunggalan identitas menggunakan teknologi biometrik.

“Berdasarkan data yang kita kelola, yang sudah melalui penunggalan dengan biometrik, jumlah penduduk Indonesia per DKB Semester II Tahun 2025 adalah 288.315.089 jiwa,” ujar Teguh

Rilis Data Kependudukan Dilakukan Setiap Semester

Menurut Teguh, publikasi data kependudukan ini merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan data kependudukan kepada publik secara berkala setiap enam bulan sekali.

Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2025 sendiri merupakan rekapitulasi data yang dihimpun dalam periode 30 Juni hingga 31 Desember 2025.

BACA JUGA:Jelang Lebaran, Pemprov DKI Terus Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

Dengan demikian, angka yang dirilis saat ini menggambarkan kondisi jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2025.

“Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2025 adalah data kependudukan per 31 Desember Tahun 2025,” jelas Teguh.

Penduduk Laki-Laki Lebih Banyak dari Perempuan

Selain memaparkan jumlah total penduduk, Dukcapil juga menjelaskan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Dari hasil rekapitulasi data tersebut, jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan.

Meski selisihnya tidak terlalu besar, komposisi ini menunjukkan tren yang relatif stabil dalam struktur demografi Indonesia.

“Dari rekap tersebut, laki-laki lebih banyak daripada perempuan,” kata Teguh.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.

Pulau Jawa Masih Jadi Pusat Kepadatan Penduduk

Dalam laporan DKB Semester II 2025 juga terlihat bahwa distribusi penduduk Indonesia masih belum merata.

Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak.

Menurut Teguh, lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, menjadikannya sebagai pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, sisanya tersebar di berbagai pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah Papua.

“Pulau Jawa menduduki pulau yang paling banyak penduduknya, yakni 55 persen lebih, kemudian disusul dengan berbagai pulau lainnya,” jelas Teguh.

Kondisi ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi, industri, dan pusat pemerintahan masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

BACA JUGA:Libur Lebaran, BSI Operasikan 162 Cabang dan Siapkan Rp45 Triliun Uang Tunai

Data Penduduk Dikelola Secara Terintegrasi

Teguh juga menjelaskan bahwa seluruh data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil disusun berdasarkan sistem by name by address.

Artinya, setiap individu yang tercatat memiliki identitas lengkap dengan alamat yang jelas dan terverifikasi.

Selain itu, data tersebut juga dilengkapi dengan berbagai elemen informasi penting yang terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Saat ini, pemerintah mengelola lebih dari 30 elemen data kependudukan dalam satu sistem terpusat.

“Kami mengelola data 288,3 juta jiwa itu sebenarnya by name by address, lengkap dengan berbagai elemen data yang kita kelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat,” kata Teguh.

Penting untuk Perencanaan Pembangunan

Data kependudukan yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional.

Melalui data tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

 

Selain itu, data kependudukan juga digunakan untuk berbagai program bantuan sosial, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, hingga penyusunan kebijakan ekonomi.

Sumber: