Heboh Video Kades Mojokerto Joget Bareng Biduan di Kantor Camat, Ternyata Ini Faktanya

MOJOKERTO, RADARPENA.CO.ID - Sebuah video berdurasi 20 detik yang menampilkan seorang kepala desa di Mojokerto, Jawa Timur, joget bersama biduan viral di media sosial. 

Dalam rekaman itu, tampak pria berbaju lengan panjang asyik berjoget dengan penyanyi berbusana merah.

Setelah ditelusuri, sosok pria tersebut adalah Slamet, Kepala Desa (Kades) Tempuran, Kecamatan Sooko, Mojokerto.

Video yang beredar luas itu memicu berbagai reaksi publik hingga akhirnya Slamet memberikan klarifikasi.

BACA JUGA:Viral! Kurir Paket di Bekasi Dibacok Pelanggan saat Tagih Paket COD Rp30 Ribu

Klarifikasi Kades Tempuran Mojokerto

Didampingi Ketua PKD (Paguyuban Kepala Desa) Mojokerto, Miftahuddin, serta Abdul Muin selaku staf Kecamatan Sooko, Slamet menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan Pemkab Mojokerto.

“Sehubungan dengan beredarnya video yang menampilkan saya berjoget bersama penyanyi di kantor kecamatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mojokerto,” ujar Slamet, Jumat (26/9/2025) malam.

Slamet menjelaskan, dirinya tidak mengetahui bahwa aksinya direkam dan diunggah ke TikTok hingga viral.

Video itu diambil pada Rabu, 10 September 2025, saat acara pembubaran panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) di Kecamatan Sooko.

Menurut Slamet, joget yang terekam dalam video bukan bagian dari acara formal pemerintahan, melainkan hiburan setelah rangkaian kegiatan resmi selesai.

BACA JUGA:Viral! Komedian Sule Kena Tilang Dishub saat Razia di Jakarta, Begini Kronologinya

“Saya tidak ada niat hura-hura, murni kegembiraan karena suksesnya rangkaian PHBN. Jadi posisi saya berjoget itu terjadi setelah acara resmi ditutup, saat ramah tamah panitia,” jelas Slamet.

Ia menambahkan, hiburan musik yang ditampilkan berasal dari orgen tunggal binaannya. Slamet memang dikenal memiliki orkes dan usaha sound system di Desa Tempuran.

“Hiburan tersebut saya hadirkan murni pribadi, tanpa memakai anggaran desa maupun kecamatan. Tidak ada biaya khusus karena memang sejak awal tidak dianggarkan,” tegasnya.

Sumber: