KSP KajI Kebijakan Impor BBM Satu Pintu Pertamina, Ini Penjelasannya

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina.

Menurut Qodari, isu ini terbilang baru dan perlu dikaji secara menyeluruh agar dapat menjadi bahan masukan bagi Presiden.

“Mohon waktu, karena ini masih masa transisi dan isu relatif baru muncul di media. Kita mau kaji dahulu, mudah-mudahan hasil kajian dari KSP bisa jadi masukan dan pembanding untuk presiden,” ujar Qodari di kantornya, Jakarta.

Qodari menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan impor BBM satu pintu, pada dasarnya dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, seringkali muncul dinamika di lapangan.

BACA JUGA:Stok BBM Kosong, Petugas SPBU Shell Beralih Jualan Kopi, Begini Faktanya

“Ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak. Kadang ada implikasi yang tidak diinginkan, seperti ‘blind spot’ dalam mengemudi. Nah, kita berharap bisa membangun mekanisme untuk mengidentifikasi blind spot sejak awal agar tidak menimbulkan pro-kontra di kemudian hari,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejak Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta seperti Shell mengalami kelangkaan BBM. Hal ini dipicu karena pengelola SPBU non-Pertamina tidak mendapatkan tambahan kuota impor BBM.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah tudingan bahwa pemerintah sengaja tidak memberikan kuota kepada SPBU swasta.

“Impor untuk 2025 kuotanya justru 110 persen lebih tinggi dibandingkan 2024. Jadi tidak benar kalau kita tidak memberikan kuota impor,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, 9 September 2025.

Menurutnya, untuk kebutuhan tambahan di luar kuota, SPBU swasta dipersilakan melakukan kerja sama business to business (B2B) dengan Pertamina.

Sumber: