Waspada Perekonomian Terancam! Angka Kredit Macet Meningkat

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Di tengah kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, Indonesia kini menghadapi ancaman baru dalam bentuk kenaikan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang berpotensi memicu krisis likuiditas bagi sektor usaha.

Per April 2025, tingkat NPL nasional naik menjadi 2,24 persen, dari posisi 2,08 persen pada akhir 2024. Kenaikan ini tampak kecil secara persentase, namun mengkhawatirkan jika dilihat dalam konteks perlambatan penyaluran kredit, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

“Ketika bank lebih berhati-hati menyalurkan kredit pun, kemampuan bayar debitur tetap memburuk,” jelas Achmad saat dihubungi pada Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA:Xabi Alonso Rombak Skuad Real Madrid: Coret 3 Bintang, Rekrut Pemain Muda Potensial

UMKM Paling Rentan: NPL Sentuh 4,14 Persen

Sektor yang paling terpukul adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyerap mayoritas tenaga kerja di sektor informal. Per Maret 2025, NPL UMKM tercatat sebesar 4,14 persen, bahkan lebih tinggi pada segmen menengah yang menyentuh 5,19 persen.

“Ini menunjukkan rentannya pelaku usaha produktif skala kecil dan menengah terhadap perubahan makroekonomi yang di luar kendali mereka,” tambah Achmad.

Menurut Achmad, UMKM dan industri padat karya kini menghadapi tantangan besar dari sisi produksi dan konsumsi.

Di sektor produksi, permintaan melemah, ekspor terbatas, serta meningkatnya persaingan dari produk impor tanpa proteksi memadai.

Di sisi konsumsi, rumah tangga justru menghadapi tekanan dari inflasi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan transportasi, sementara pendapatan stagnan. Ketidakpastian pekerjaan akibat gelombang PHK semakin membuat masyarakat enggan mengambil utang baru.

BACA JUGA:Kebakaran 20 Bus Bekas di Cengkareng Berhasil Dipadamkan, Api Padam dalam 1 Jam

Risiko Sistemik: Kredit Seret, Ekonomi Tersendat

Achmad memperingatkan bahwa lonjakan NPL tidak hanya menjadi masalah teknis perbankan, melainkan berpotensi memicu risiko sistemik bagi perekonomian nasional.

“Jika kualitas kredit terus memburuk, bank akan memperketat penyaluran. Dunia usaha kekurangan likuiditas, ekspansi terhenti, dan lapangan kerja sulit tumbuh,” pungkasnya.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk segera menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang lebih responsif, terutama dalam melindungi sektor UMKM dan menjaga daya beli masyarakat.

Tanpa langkah konkret, Indonesia bisa saja masuk ke dalam siklus perlambatan ekonomi yang dalam — di mana lemahnya konsumsi, tingginya kredit macet, dan minimnya investasi saling mengunci.(bianca)

Sumber: