Penundaan Retret Kepala Daerah Bikin Hubungan Prabowo-Megawati Mendidih

Radarpena.co.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan bahwa instruksi Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDI P pada Agenda retret di Akademi Militer Magelang , Jawa Tengah, jelas berkaitan dengan penangkapan Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Ray menilai bahwa penanganan kasus Hasto oleh KPK tersebut terlihat sangat politis, meskipun KPK telah berulang kali mengatakan proses hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Pelaksanaan retret kepala daerah dinilai Ray, tidak lebih dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat.

Instruksi PDI P dari Megawati, tentu akan mengakibatkan kekhawatiran pemerintah pusat karena mengurangi dukungan daerah.

BACA JUGA:Hasto Minta KPK Periksa Juga Keluarga Jokowi Soal Harun Masiku, Maruarar Sirait Langsung Bereaksi

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Masuk Tahanan, Eks Wantimpres Djan Faridz Segera Diperiksa KPK

"Jika pemerintah pusat mengabaikan daerah, bisa jadi program nasional akan mandeg. Bagaimanapun, MBG misalnya tidak dapat optimal jika tidak melibatkan pemda", kata Ray.

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Ini Langkah yang Dilakukan PDI Perjuangan

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Diperiksa Hari Ini Sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Minta Ditunda, Khawatir Ditahan?

Lebih jauh, Ray menyarankan PDI P untuk membuat program orientasi kepala daerah secara mandiri pada internal partai.

Menurutnya akan lebih baik jika model orientasi tersebut lebih  menekankan nuansa sipil daripada militer seperti yang dilaksanakan Prabowo.

Sumber: