Duh, Ada Pungli Rekrutmen PPSU!
Pelamar PPSU membludak-cahyono-radarpena.co.id Disway group
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) kembali mencuat.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan kemarahannya atas laporan bahwa ada oknum yang meminta bayaran hingga puluhan juta rupiah dari pelamar PPSU.
Rano mengaku menerima informasi bahwa pungli tersebut sudah lama terjadi, periode sebelum dirinya menjabat Wagub. Bahkan menjadi "rahasia umum" dalam proses seleksi tenaga kebersihan tingkat kelurahan di Jakarta.
BACA JUGA:Pelamar PPSU Lulusan SD hingga S1, Gubernur Pramono: Sama Saja, Tak Ada yang Dibedakan
"Kita udah wanti-wanti dari awal, bahwa ada PPSU yang harus bayar puluhan juta, bayangin! Itu enggak bisa kita terima. Langsung tindak saja," tegas Rano di Balai Kota DKI, Rabu (16/7/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mentolerir praktik-praktik kotor semacam ini. Ia pun berkomitmen memberantas oknum yang terlibat.
"Enggak bisa ditutup-tutupi, ya memang ada. Dan kita sudah bicara, ini harus diberantas," ujarnya lantang.
Isu pungli PPSU ini juga disoroti dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas MoU Perubahan KUA-PPAS APBD 2025.
Anggota Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyampaikan interupsi tajam kepada Wagub Rano Karno, mengaku menerima laporan langsung dari warga Cipinang Muara, Jakarta Timur.
"Ini zalim. Sama saja dengan memeras orang miskin. Sudah susah cari kerja, malah dipalak dengan dalih rekrutmen PPSU," ucap Ali.
BACA JUGA:MUI Keluarkan Fatwa Haram Sound Horeg, Muhammadiyah: Setuju
Ia mendesak Rano Karno dan jajaran Pemprov DKI untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kelurahan-kelurahan guna membongkar praktik kotor tersebut.
Diketahui, proses rekrutmen tenaga PPSU dibuka serentak di 239 kelurahan di DKI Jakarta sejak 23 Juni 2025. Total terdapat 1.023 formasi yang tersedia.
Sayangnya, proses ini dinodai oleh dugaan pungli yang kian mencoreng wajah pelayanan publik.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: