Skandal Korupsi di Tangerang Selatan: Dari Airin Rachmi Diany hingga Benyamin Davnie

Guna meloloskan PT EPP, keduanya bahkan diduga memalsukan dokumen legal termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Lebih jauh lagi, Wahyunoto dan Syukron juga mendirikan subkontraktor CV Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR) secara fiktif untuk mengerjakan sebagian proyek tersebut.

Meski PT EPP sudah mencairkan dana proyek lebih dari Rp75 miliar, faktanya, perusahaan ini sama sekali tidak melakukan pengelolaan sampah. Justru pekerjaan itu dialihkan ke sejumlah pihak lain, termasuk PT OKE, PT MSR, PT WWT, dan CV BSIR.

BACA JUGA:Giliran Kadis DLH Tangsel Dijebloskan ke Tahanan, Buntut Skandal Korupsi Proyek Sampah Rp75,9 Miliar

Yang bikin miris, lokasi pembuangan sampah pun ditentukan secara sembarangan ke tempat-tempat yang tidak memenuhi standar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini dilakukan Wahyunoto bersama seorang rekan bernama Zeky Yamani. Aksi ini tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan lingkungan dan kesehatan warga.

Kedua tersangka kini dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidikan masih berlangsung, dan publik menanti siapa lagi yang akan ikut terseret dalam skandal yang mencoreng nama baik pengelolaan lingkungan di Tangerang Selatan ini.

Wali Kota Benyamin Davnie menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus ini.​

Kasus-kasus korupsi di Tangerang Selatan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pemerintah dan transparansi dalam proses perizinan serta pengadaan barang dan jasa.

Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

 

Sumber: