Subsidi Biskita Disetop, Komisi III DPRD Kota Bogor: Terasa Memberatkan
Subsidi Biskita Kota Bogor disetop--lovelybogor.com
Selain itu, ZM juga mempertanyakan status kepemilikan Biskita perihal wacana pemberian subsidi. Sebab, di dalam program BTS tak hanya melibatkan PTP, tetapi juga Kodjari.
"Harus dilihat kepemilikannya (Biskita) apakah murni Pemkot Bogor atau Kodjari. Kalau ada beberapa pihak dalam kepemilikan agak sulit, masa subsidi harus berbagi dengan pihak lain," ungkapnya.
"Kalau seluruh kepemilikan punya Pemkot Bogor bisa dicarikan solusi bersama. Tapi yang pasti Kodjari selaku operator mesti ikut serta, jangan semua ditanggung pemerintah," jelas ZM.
Seharusnya, sambung ZM, Pemkot Bogor mengambil ancang-ancang setelah mengambil program BTS Biskita, apalagi sejak awal telah diberitahu bila subsidi takkan berlangsung selamanya.
"Ya, harusnya Pemkot Bogor buat kajian komprehensif, seperti feasibility studies (FS) dan business plan, untuk menentukan langkah setelah subsidi distop," tuturnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, kata dia, sebenarnya Pemkot Bogor bisa saja menolak program BTS sejak awal seperti Kabupaten Bogor. Sehingga tidak menjadi beban anggaran di kemudian hari.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa subsidi BTS yang berasal dari APBN telah distop oleh Kemenhub, dan pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan menggunakan APBD.
"Sekarang kami sedang melakukan kajian untuk dibahas dengan BPTJ, apa saja yang dibutukan dalam kegiatan BTS. Penganggaran baru dilaksanakan pada 2025," ujar Marse kepada wartawan.
Menurut Marse, pihaknya sudah memasukan subsidi itu dalam rencana kerja Dishub. Namun, sambung dia, hal itu harus dikuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) saat pelaksanaan.
Sementara untuk kebutuhan subsidi empat koridor BTS, kata Marse, Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp56 miliar.
"Kajian awal penyelenggaraan BTS sudah ada, dan kami sudah minta versi BPTJ untuk perbandingan untuk mencari opsi lain. Kami juga sudah koordinasi ke Kemendagri mengenai mata anggaran apakah nanti bentuknya subsidi atau belanja biaya jasa," jelasnya.
Marse menegaskan bahwa keberlangsungan Biskita harus dipertahankan lantaran banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA:
"Kalau untuk disetujui atau tidak subsidinya, itu tergantung kekuatan anggaran," katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: