Penyebab Angka Kelahiran Jepang Terendah dalam Seabad, Ancaman bagi Masa Depan Negeri Sakura

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Jepang kembali dihadapkan pada kenyataan pahit terkait demografi. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kelahiran bayi di negara tersebut pada 2024 hanya mencapai 686.061, mengalami penurunan sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya. 

Angka ini merupakan yang terendah sejak pencatatan resmi dimulai pada 1899, memperkuat kekhawatiran terhadap masa depan populasi Jepang.

Ironisnya, peningkatan jumlah kematian juga terjadi secara bersamaan, yakni mencapai 1,6 juta jiwa atau naik 1,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Kombinasi dua tren ini membuat Jepang menghadapi penurunan populasi yang signifikan dan berkelanjutan.

Penurunan Populasi yang Tak Terbendung

Berdasarkan laporan The Guardian, Jepang telah mencatat penurunan angka kelahiran dan tingkat kesuburan selama sembilan tahun berturut-turut. Padahal, jumlah pernikahan di tahun 2024 meningkat hingga 485.063 pasangan. Namun, peningkatan ini belum cukup untuk mendorong kenaikan angka kelahiran.

BACA JUGA:

• 7 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia: Jepang Unggul, Indonesia Kapan Nyusul?
• 6 Alasan Utama Orang Jepang Kesulitan untuk Komunikasi Berbahasa Inggris

Perbandingan data sejarah pun cukup mencolok. Pada 1949, Jepang mencatat kelahiran hingga 2,7 juta bayi dalam setahun. Kini, jumlah tersebut hanya seperempat dari capaian masa lalu. 

Jika tren ini terus berlanjut, proyeksi menunjukkan bahwa populasi Jepang yang saat ini sekitar 124 juta jiwa bisa turun menjadi 87 juta pada 2070, dengan 40 persen penduduk berusia 65 tahun ke atas.

Dampak Serius bagi Ekonomi dan Keamanan Sosial

Menurunnya populasi usia produktif membawa dampak besar terhadap perekonomian dan sistem keamanan sosial Jepang. Saat ini, pemerintah tengah berupaya memperkuat sektor militer sebagai respons terhadap ancaman dari Cina dan Korea Utara. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar seiring dengan berkurangnya tenaga kerja muda.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba bahkan menyebut situasi ini sebagai “darurat sunyi”. Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan pro-kelahiran, di antaranya:

• Perluasan tunjangan anak.
• Pendidikan gratis hingga tingkat SMA.
• Cuti melahirkan dengan jaminan 100 persen gaji.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Fumio Kishida juga menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh kombinasi penurunan angka kelahiran dan peningkatan kematian terhadap masa depan Jepang.

BACA JUGA:

• Hety dan Jason: Perjalanan Gelap ke Terang Dunia LGBT, Mungkinkah Sembuh?
• Ujian Nasional Versi Baru: Dari Penentu Kelulusan ke Pemotret Mutu Pendidikan

Tantangan Sosial dan Budaya yang Menghambat

Sayangnya, banyak pihak menilai bahwa strategi pemerintah belum menyentuh akar persoalan. Fokus kebijakan masih terpusat pada pasangan menikah, padahal semakin banyak anak muda Jepang yang enggan menikah atau menunda pernikahan.

Sumber: