Viral! Lifter Putri Terbaik Indonesia Tak Diangkat PNS, Kemenpora Baru Bereaksi

RADARPENA.CO.ID - Kasus kesejahteraan atlet kembali menjadi sorotan publik. Kali ini datang dari Nurul Akmal, lifter putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di kelas berat.

Namanya mendadak viral setelah mengungkapkan kekecewaan melalui media sosial lantaran tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) meski memiliki segudang prestasi internasional.

Sorotan publik pun mengarah ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dinilai baru bergerak setelah protes Nurul Akmal ramai dibicarakan di media sosial.

Nurul Akmal bukan atlet sembarangan. Ia merupakan lifter putri Indonesia yang bertanding di kelas Super Heavyweight, dengan bobot +81 kg hingga +87 kg, kelas yang selama ini sangat minim wakil dari Indonesia, khususnya di sektor putri.

Puncak karier Nurul terjadi saat tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Ia menjadi satu-satunya lifter putri Indonesia di kelas berat yang tampil di ajang olahraga terbesar dunia tersebut. Bahkan, Nurul sukses finis di peringkat kelima, hanya terpaut dua tingkat dari raihan medali perunggu.

Hasil itu tercatat sebagai pencapaian terbaik atlet putri Indonesia di kelas berat sepanjang sejarah Olimpiade.

BACA JUGA:Gedung Putih Kepincut MBG Prabowo! Kok Bisa?

Prestasi Internasional dan Nasional Tak Diragukan

Tak hanya di Olimpiade, Nurul Akmal juga konsisten mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang bergengsi:

• 2 medali perak SEA Games (Vietnam 2021 dan Kamboja 2023)

• Medali perak Islamic Solidarity Games 2017 di Baku, Azerbaijan

• Medali emas PON 2020

• Medali emas PON 2024

Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi dan dedikasi Nurul Akmal sebagai atlet elite yang telah mengabdikan hidupnya untuk Merah Putih.

Dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu, Bukan PNS

Namun, semua pencapaian tersebut ternyata belum cukup untuk mengantarkan Nurul memperoleh status PNS seperti banyak atlet berprestasi lainnya. Atlet berusia 32 tahun itu justru hanya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW).

Nurul dilantik bersama ribuan masyarakat Aceh di Stadion Harapan Bangsa, Aceh, Kamis (29/1/2026). Keputusan ini membuat publik bertanya-tanya soal standar dan keadilan dalam pemberian status kepegawaian bagi atlet berprestasi.

Curhatan Nurul Akmal yang Viral

Kekecewaan Nurul disampaikan secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut langsung menuai simpati luas dari warganet.

“Aku hanya bisa belajar menerima semuanya,” tulis Nurul Akmal.

“Apakah aku tidak pantas untuk mendapatkannya (PNS),” lanjutnya.

Kalimat sederhana itu memicu diskusi besar soal nasib atlet setelah masa puncak karier, serta sejauh mana negara hadir menjamin kesejahteraan mereka.

Kemenpora Beri Tanggapan Usai Ramai Disorot

Setelah kasus ini menjadi sorotan publik, Sekretaris Jenderal Kemenpora, Gunawan Suswantoro, akhirnya memberikan tanggapan. Ia menyebut pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB terkait status kepegawaian Nurul Akmal.

“Kami sedang komunikasikan dengan KemenPAN-RB, karena formasinya masih digodok di sana,” ujar Gunawan.

Menurutnya, keputusan pengangkatan PNS atau PPPK bukan sepenuhnya berada di tangan Kemenpora, melainkan melibatkan kementerian lain.

BACA JUGA:Konfli Memanas! Pengacara Ressa Rizky Rosano Semprot Iis Dahlia: Jangan Ikut Campur, Sampeyan Minggir!

Kemenpora Lempar Bola ke KemenPAN-RB

Gunawan juga meminta awak media untuk menanyakan langsung persoalan tersebut ke KemenPAN-RB, karena menurutnya mekanisme pengangkatan aparatur sipil negara berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.

“Coba tanya di sana, barangkali ada prioritas di sana. Mekanismenya dari sana dulu,” katanya.

Pernyataan ini justru dinilai publik belum memberikan solusi konkret, karena nasib Nurul Akmal masih belum jelas hingga kini.

Sorotan terhadap Sistem Kesejahteraan Atlet

Kasus Nurul Akmal kembali membuka diskusi lama tentang perlindungan dan masa depan atlet berprestasi di Indonesia. Banyak pihak menilai, atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di level internasional semestinya mendapat penghargaan dan jaminan hidup yang layak setelah masa aktif bertanding.

Tekanan publik kini mengarah pada pemerintah agar tidak hanya hadir saat atlet berprestasi, tetapi juga saat mereka menghadapi realita kehidupan di luar arena pertandingan.

Publik Menanti Solusi Nyata

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait perubahan status Nurul Akmal. Publik berharap komunikasi antarkementerian segera membuahkan hasil nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

 

Kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam membuktikan komitmen terhadap kesejahteraan atlet nasional, sekaligus menjadi alarm agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sumber: