Kontribusi Ekonomi Transjakarta Tembus Rp73,8 Triliun, Pemprov DKI Dorong Peningkatan Layanan

Radarpena.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti peran strategis Transjakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ibu kota. Layanan transportasi publik tersebut dinilai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Transjakarta yang hingga kini mampu menyumbang kontribusi ekonomi mencapai Rp73,8 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya peran sektor transportasi dalam mendorong aktivitas ekonomi Jakarta.

Saat ini, Transjakarta diketahui telah melayani sekitar 1,4 juta penumpang setiap harinya, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi tersebut.

“Dengan capaian tersebut, TransJakarta telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sistem transportasi di Jakarta. Bahkan, berdasarkan data Time Out 2025, Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia untuk infrastruktur terbaik, dan di Asia berada di posisi kedua setelah Singapura,” ujar Pramono saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Maret 2026.

Pramono juga menekankan bahwa investasi di sektor transportasi, khususnya melalui Transjakarta, memberikan efek berlipat terhadap perekonomian. Ia menyebutkan bahwa setiap Rp1 triliun investasi mampu menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun.

“Momentum ini harus dijaga. Semakin besar TransJakarta, harapan publik pun semakin tinggi,” ujar Pramono.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada kualitas pelayanan. Pramono menegaskan pentingnya menjaga disiplin operasional dan keselamatan dalam setiap layanan.

“Kami mendukung penindakan tegas, termasuk pemberian sanksi kepada operator maupun pramudi yang lalai. Saya juga telah meminta Direktur Utama TransJakarta untuk mengambil langkah tegas dalam setiap pelanggaran,” tegas Pramono.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungan terhadap penguatan transportasi publik melalui alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun. Anggaran tersebut setara dengan sekitar 5,99 persen dari total APBD DKI Jakarta.

“Setiap Rp1 triliun PSO memberikan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun. Ini merupakan bentuk imbal balik pemerintah kepada masyarakat atas kontribusi pajak, yang kami kembalikan dalam bentuk layanan transportasi publik,” ungkap Khoirudin.

Ia menambahkan, sektor transportasi menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, kehadiran layanan transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas dinilai penting untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. *

Sumber: