Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen di Tahun Pertama Pramono–Rano, Lampaui Nasional

Radarpena.co.id - Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat mencapai 5,21 persen, melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pemerhati Jakarta, Zulfikar Marikar, menilai capaian tersebut patut diapresiasi karena diraih di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu, Jakarta juga berada dalam masa transisi untuk memperkuat posisinya sebagai kota global setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Secara makro, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 16,61 persen,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Data menunjukkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta atas dasar harga berlaku (ADHB) sepanjang 2025 mencapai Rp3.926,15 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADKH) tercatat sebesar Rp2.263,24 triliun. Aktivitas ekonomi Jakarta masih didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, dan keuangan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari laju inflasi yang terjaga di angka 2,63 persen. Menurut Zulfikar, pengendalian inflasi tersebut tidak lepas dari koordinasi pengamanan pasokan pangan serta langkah intervensi harga terhadap komoditas strategis yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia menambahkan, peran BUMD tidak hanya sebatas menjaga kestabilan harga, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan fiskal daerah. Sepanjang 2025, BUMD DKI Jakarta tercatat menyetorkan dividen sebesar Rp774 miliar ke kas daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 mencapai Rp91,86 triliun. Pengelolaan fiskal tersebut menghasilkan surplus sebesar Rp3,89 triliun, yang mencerminkan kebijakan keuangan daerah yang disiplin dan berhati-hati.

Pada sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2025 menggelar 20 kegiatan bursa kerja atau job fair. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 700 perusahaan dan berhasil menyerap sebanyak 2.399 tenaga kerja.

Hingga akhir November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tercatat sebesar 6,05 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 6,21 persen. Program pelatihan kerja serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai turut mendorong perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Jakarta masih menjadi magnet utama investasi nasional. Realisasi penanaman modal sepanjang 2025 mencapai Rp270,9 triliun, yang dipandang sebagai cerminan kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian regulasi dan stabilitas ekonomi di ibu kota.

Meski demikian, Zulfikar mengingatkan adanya tantangan ke depan, khususnya pada 2026. Penurunan proyeksi APBD Jakarta menjadi Rp81,32 triliun dinilai akan menguji keberlanjutan kinerja ekonomi yang telah dicapai.

“Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah alternatif lebih jauh untuk memastikan stabilitas ekonomi yang telah dicapai tetap berkelanjutan,” katanya.