Satgas Perumahan: Tahun 2026 Bakal Jadi Awal Kebangkitan Industri Properti

Selain adanya proyeksi ekonomi yang lebih baik pada 2026, Panangian juga menaruh harapan pada lembaga khusus yang akan dibentuk pemerintah untuk menangani seluruh urusan pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

Lembaga yang rencananya bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) tersebut akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Saya berharap sebelum Lebaran (Idul Fitri) lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ungkapnya.

BACA JUGA:Hadapi Gejolak Global, Perbankan dan Eksportir Diminta Perkuat Mitigasi Risiko

Panangian optimistis bahwa badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk industri.

Selain itu, ujarnya, melalui lembaga baru ini, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar terdapat mekanisme percepatan pembangunan perumahan karena ada mandat dari beberapa undang-undang terkait program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Inspirasi untuk lembaga baru ini muncul dari negara-negara yang sukses mengelola social housing program, contohnya Singapura (Housing & Development Board/HDB) dan Turki (Housing Developmenet Administration of the Republic of Turkiye/TOKI).

Sumber: