Bukan Cuma Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Juga Sita Puluhan Mobil, Motor Ducati, dan Uang Saat OTT

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dalam operasi senyap itu, penyidik menyita uang tunai, puluhan mobil, serta satu unit motor Ducati.

 

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penyitaan tersebut meski belum merinci jumlah uang maupun jenis kendaraan yang diamankan.

 

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh dalam keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK di Kemenaker, Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

 

Salah satu pejabat yang ikut diamankan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

Fitroh menjelaskan, mereka yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk pemeriksaan intensif.

 

OTT ini disebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

 

“KPK akan menjelaskan rinciannya dalam konferensi pers setelah seluruh proses pemeriksaan awal selesai,” tambah Fitroh.

 

10 Orang Diamankan, Penggeledahan di Jakarta

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi ini telah berlangsung sejak Rabu malam di Jakarta. Sejauh ini, sekitar 10 orang diamankan dalam OTT tersebut.

BACA JUGA:Besok, KPK Periksa Lisa Mariana Buntut Korupsi Iklan Bank BJB, Benarkah Ada Aliran Dana?

 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga membenarkan adanya giat senyap itu. Namun, ia menegaskan detail perkara, pihak-pihak yang ditangkap, serta lokasi penggeledahan akan diumumkan kemudian.

 

“Benar ada operasi tersebut. Untuk perkara dan pihak yang diamankan akan kami update,” kata Budi.

 

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Selanjutnya, KPK akan menyampaikan informasi lengkap melalui konferensi pers resmi.

 

Kasus ini menyita perhatian publik lantaran melibatkan pejabat tinggi negara sekaligus memperlihatkan praktik dugaan pemerasan di sektor penting, yakni sertifikasi K3.

Sumber: