BMKG dan BNPB Operasi Modifikasi Cuaca di Riau, Efektif Tekan Risiko Karhutla
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau-Dok BMKG-
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya strategis mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Operasi ini telah berlangsung sejak 21 Juli dan dijadwalkan hingga 25 Juli 2025 pagi.
Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, penyemaian awan dilakukan secara masif di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan.
Hingga Jumat (25/7/2025) pagi, total 23 kali operasi telah digelar dengan menaburkan 20,8 ton bahan semai Natrium Klorida (NaCl) di langit Riau.
"Langkah ini terbukti efektif dalam meredam titik-titik panas serta mempercepat pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah Riau," kata Dwikorita dalam keterangannya pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Hujan Turun di Wilayah Rokan Hulu dan Rokan Hilir
Operasi difokuskan pada daerah terdampak berat seperti Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.
Hasilnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berhasil diturunkan di wilayah tersebut. Efek positif penyemaian juga terasa hingga ke daerah perbatasan seperti Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
BACA JUGA:Jadwal Siaran Langsung Semifinal China Open 2025 HariIni 26 Juli: 2 Wakil Indonesia Siap Tempur
BACA JUGA:Hasil Timnas Indonesia U23 vs Thailand: Garuda Muda Lolos Final Piala AFF U23 2025
Bukti keberhasilan OMC juga diperkuat dengan data terbaru BMKG yang mencatat nihilnya hotspot (titik panas) dengan tingkat kepercayaan menengah maupun tinggi di wilayah Riau pada Jumat pagi (25/7).
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini tak lepas dari kerja sama lintas sektor, melibatkan BNPB, TNI AU, Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kepolisian, dan pemerintah daerah.
"Ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data dan teknologi dapat secara signifikan menekan risiko karhutla," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: