Rangkap Jabatan Direksi Danantara, Sinyal Buruk Pengelolaan Lembaga

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara masih memicu polemik di masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah orang-orang yang menukangi BPI Danantara, sehingga kredibilitas lembaga ini di mata investor bisa dipertanyakan. 

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembanguan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan salah satu isu utama yang muncul adalah penempatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai direksi Danantara. 

Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga ini tetapi juga menandakan lemahnya komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.

"Keputusan untuk mengangkat Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO, dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO mencerminkan ketidaktegasan dalam membangun kepemimpinan yang benar-benar independen," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway grup radarpena.co.id pada Selasa 26 Februari 2025.

BACA JUGA:Soroti Peluncuran Danantara, Ekonom UGM: Momen Tak Tepat

BACA JUGA:Transparasi Tak Jelas, Ekonom Ungkap Sederet Risiko Pengelolaan Duit Ribuan Triliun Danantara

Menurut Achmad, rangkap jabatan ini mengirimkan sinyal buruk ke pasar bahwa Danantara bukanlah entitas yang memiliki struktur profesional yang kuat, tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan dari birokrasi pemerintah.

"Investor umumnya mencari jaminan bahwa sebuah sovereign wealth fund dikelola oleh para profesional yang memiliki fokus penuh pada pengelolaan aset dan strategi investasi jangka panjang," jelas Achmad.

Dengan para direksi yang juga menjabat sebagai pejabat negara, maka muncul pertanyaan mengenai konflik kepentingan dan kurangnya dedikasi penuh terhadap pengelolaan Danantara. 

"Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kebijakan pemerintah dan strategi investasi Danantara menciptakan ketidakpastian yang tidak diinginkan oleh investor," pungkas Achmad.

Dalam praktik terbaik global, pemimpin sovereign wealth fund umumnya direkrut dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak di bidang keuangan, investasi, dan tata kelola. 

Keberadaan eksekutif yang masih menjabat di kementerian atau perusahaan lain menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak memiliki perhatian penuh terhadap tugas mereka di Danantara. Ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dan efektivitas eksekusi strategi investasi.(bianca)

 

Sumber: