Waspada Penipuan! Kemenhaj: Arab Saudi Tidak Terbitkan Visa Haji Furoda Tahun Ini

 

radarpena.co.id - Pemerintah Arab Saudi secara resmi tidak mengeluarkan visa haji furoda untuk musim haji tahun ini. Penegasan ini datang langsung dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) guna melindungi masyarakat dari risiko penipuan yang marak beredar di media sosial.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan warga Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa antre. Beliau menekankan bahwa satu-satunya izin masuk yang sah untuk beribadah adalah visa haji resmi.

“Gak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Mengenal Modus "Haji Tenol" dan Risiko Haji Ilegal

Banyak pihak menjanjikan keberangkatan cepat melalui skema yang sering disebut sebagai 'Haji Tenol' atau haji tanpa antrean. Dahnil menilai klaim tersebut merupakan indikator kuat adanya praktik ilegal. Jika Anda menemukan tawaran serupa, sebaiknya segera menghindar agar tidak mengalami kerugian finansial maupun masalah hukum di tanah suci.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemenhaj bersama Polri akan membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Satuan tugas ini memiliki misi khusus untuk menindak tegas segala bentuk operandi pemberangkatan haji non-prosedural.

“Itu yang mau kita cegah. Kalau tetap berulang, maka secara otomatis pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana,” tegas Dahnil.

Jalur Resmi Menuju Tanah Suci: Reguler dan Khusus

Pemerintah kembali mengingatkan bahwa hanya ada dua jalur resmi bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu:

1. Haji Reguler: Memiliki masa tunggu rata-rata sekitar 26 tahun. Angka ini sudah jauh lebih singkat daripada sebelumnya yang sempat mencapai 50 tahun di wilayah tertentu.

2. Haji Khusus: Memiliki masa tunggu yang lebih pendek, yakni sekitar enam tahun.

Dahnil secara jujur menyampaikan pesan kepada seluruh calon jemaah agar tetap sabar mengikuti prosedur yang ada.

“Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre,” ujarnya menegaskan.

Komitmen Pemerintah dalam Perbaikan Tata Kelola

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus melakukan perbaikan pada tata kelola penyelenggaraan haji. Fokus utamanya adalah menekan masa tunggu agar lebih rasional sehingga masyarakat mendapatkan kepastian keberangkatan.

Kemenhaj berharap masyarakat lebih teliti sebelum mendaftar. Pastikan hanya menggunakan jalur resmi dan jangan mudah percaya pada iklan di internet yang menjanjikan keberangkatan instan tanpa melalui proses antrean yang sah.

Dengan mengikuti aturan yang berlaku, masyarakat dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, aman, dan nyaman tanpa bayang-bayang masalah hukum.

Sumber: