Gubernur Aceh Mualem Akhirnya Buka Suara soal Surat Permintaan Bantuan ke UNICEF dan UNDP

ACEH, RADARPENA.CO.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem akhirnya angkat bicara terkait polemik surat permintaan bantuan kepada UNICEF dan UNDP yang belakangan menyeret nama Pemerintah Aceh ke dalam sorotan publik.

Surat tersebut disebut-sebut sebagai permohonan resmi Pemerintah Aceh kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka penanganan bencana. Namun, Mualem menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak terlibat dalam proses pembuatannya.

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menghadiri penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).

“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” ujar Mualem kepada awak media.

BACA JUGA:Puluhan Jenazah Kembali Ditemukan, Total Korban Jiwa Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang

Ketika ditanya lebih lanjut soal klaim bahwa surat tersebut merupakan permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem kembali menegaskan bahwa hal itu berada di luar kewenangannya.

“Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu,” katanya tegas.

Mualem bahkan mengulangi pernyataan serupa saat diwawancarai kembali menjelang meninggalkan kantor gubernur. Ia menekankan bahwa surat tersebut, menurut pemahamannya, bukan ditujukan langsung ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beroperasi di Aceh.

“Saya tidak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Bukan ke PBB, tapi LSM yang ada di Aceh,” ucapnya.

Di tengah simpang siur informasi tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memang menyurati UNICEF dan UNDP, namun keduanya dipandang sebagai lembaga yang memiliki program aktif di Aceh, bukan semata-mata sebagai perwakilan PBB di tingkat global.

“Itu lembaga yang masih punya program di Aceh. Gubernur berharap mereka bisa ikut membantu pemerintah pusat dalam penanganan bencana,” jelas MTA.

BACA JUGA:Resmi! PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan di SEA Games 2025

Menurutnya, surat tersebut dikirim kepada lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di Indonesia, bukan langsung ke markas besar PBB.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada akhir November lalu. Dalam situasi darurat tersebut, Pemerintah Aceh disebut berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana besar, seperti saat tsunami Aceh 2004.

Sumber: