Bupati Pati Sudewo Ogah Mundur Meski Didesak Demonstran

PATI, RADARPENA.CO.ID – Bupati Pati Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski mendapat desakan keras dari ribuan warga yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantornya, Rabu (13/8/2025).

 

“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan seperti itu. Semua ada mekanismenya,” kata Sudewo kepada wartawan di sela aksi, sebagaimana dilansir Kompas TV.

 

Aksi protes ini dipicu rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% pada 2025.

Kebijakan tersebut sempat disosialisasikan dalam rapat bersama camat dan anggota Pasopati untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang dinilai masih tertinggal dibanding kabupaten tetangga seperti Jepara, Rembang, dan Kudus.

BACA JUGA:Desakan Mundur Bupati Pati, Gubernur Jateng: Aspirasi Rakyat Harus Didengar

 

Namun, rencana tersebut memicu gelombang penolakan, terutama dari kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka mendirikan posko bantuan di depan kantor bupati dan menggalang dukungan logistik untuk aksi unjuk rasa.

 

Menjelang aksi besar yang diklaim akan diikuti ratusan ribu massa, Sudewo sempat menantang para penolak kebijakannya.

“Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan kerahkan. Saya tidak akan gentar dan keputusan tetap maju,” ucapnya dalam video yang beredar di media sosial.

 

Tekanan publik semakin menguat hingga pada Jumat (8/8), Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB-P2. Pengumuman itu disampaikan di Pendopo Kabupaten Pati bersama Kajari, Dandim 0718, dan Kapolresta Pati.

BACA JUGA:Demo di Pati Ricuh, Mobil Dibakar dan Kantor Bupati Dirusak

 

Pembatalan dilakukan demi menjaga situasi kondusif dan mendukung perekonomian daerah. Namun, Sudewo mengakui sejumlah proyek terpaksa tertunda, termasuk perbaikan jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, dan penataan alun-alun kota.

 

Meski kebijakan pajak dibatalkan, demonstran tetap mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. Mereka juga menolak sejumlah proyek pemerintah daerah, seperti renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar, pembongkaran Masjid Alun-Alun Pati, serta pemasangan videotron senilai Rp1,39 miliar.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan Sudewo untuk mendengar aspirasi rakyat.

“Demo silakan saja, tapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Pemerintahan harus tetap berjalan, dan mekanisme demokrasi harus dilalui,” ujar Luthfi.

 

 

 

Sumber: